Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saung Angklung Udjo: Menteri Pariwisata Harus Hapus KKN

Kompas.com - 03/11/2014, 21:42 WIB
Kontributor Bandung, Reni Susanti

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com – Publikasi ataupun promosi Indonesia di beberapa ajang internasional selama ini sangat buruk. Hal ini bukan karena masalah dana, melainkan keseriusan dari para pemangku kebijakan maupun staf yang dipilih untuk menggarapnya.

“Saya pernah pameran berbarengan dengan Malaysia. Tapi karena tidak digarap serius, pameran Indonesia sepi pengunjung, sedangkan Malaysia begitu penuh. Padahal kalau dilihat dari jumlah dana, sama saja,” ujar Direktur Utama Saung Angklung Udjo (SAU), Taufik Hidayat Udjo, Senin (3/11/2014).

Taufik menjelaskan, tugas Menteri Pariwisata, Arief Yahya sangat berat, terutama dalam hal promosi. Pasalnya, kementerian kerap mendelegasikan wewenang promo di luar negeri pada orang-orang dekat yang tidak memiliki kompetensi.

“Masa ada orang yang bertanya tentang Indonesia, si penerima delegasi ini kikuk kebingungan harus menjawab apa. Mana bahasa Inggrisnya nggak lancar. Ini yang harus dihapuskan Menteri Pariwisata yang baru, menghilangkan KKN,” ucap Taufik.

Ia juga mengaku miris ketika diminta mewakili Indonesia tampil di luar negeri. Dari hasil negosiasi panjang, SAU hanya bisa mengirimkan tiga orang. Begitu saatnya pergi, mereka melihat banyak orang yang tidak kompeten yang ikut. Kondisi ini jelas merugikan.

“Zaman kemarin banyak yang membinasakan promo di luar negeri dengan kualitas seadanya, orang yang tidak layak, dan sarat KKN,” ucapnya.

Ada kalanya, ketika pemerintah menganggap SAU atau sanggar seni lainnya sulit diakomodasi, mereka mencari pengganti yang kurang layak. Akibatnya, nama Indonesia tidak baik di mata dunia. Untuk itu, ia berharap Menteri Pariwisata yang baru lebih serius menggarap sektor ini. Kalaupun terkendala dengan dana, pemerintah diminta bekerja sama dengan pihak swasta.

“Malah sebaiknya berintegrasi dengan Kementerian lain, misalnya dengan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan, sehingga biaya promo lebih murah karena ditanggung tiga kementerian, tapi hasilnya lebih optimal,” tutupnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com