Para perempuan itu adalah penghuni eks pelacuran Semampir yang ada di bantaran Sungai Brantas yang kini terancam tidak dapat bekerja karena pemerintah berencana menutup lokasi tersebut.
Budiman, perwakilan massa pengunjukk rasa mengatakan, kedatangan mereka ke gedung wakil rakyat untuk melawan sikap pemerintah yang dinilai tidak mengindahkan prinsip-prinsip partisipasi publik dalam penentuan kebijakan.
"Dalam proses itu tidak melibatkan warga dalam dialog sehingga ada muatan arogan, emosional dan sedikit politis," kata Budiman, di sela-sela aksi.
Masyarakat eks lokasi pelacuran Semampir, tidak lantas menolak upaya pemkot menutup pusat pelacuran itu, namun mereka hanya menyayangkan pola penentuan kebijakan yang cenderung represif. "Yang kami harapkan pendekatan kemanusian, bukan pendekatan represif," imbuhnya.
Aksi tersebut semakin semarak karena didukung oleh gabungan para pedagang kaki lima yang juga menyampaikan aspirasinya. Para pedagang menyikapi rencana pemerintah yang akan melakukan relokasi.
Setelah beberapa saat beraksi, perwakilan massa kemudian melakukan pertemuan dengan para wakil rakyat. Namun hal itu belum dapat memuaskan, karena belum ada titik temu yang signifikan. Para wakil rakyat belum dapat leluasa bertindak karena baru saja dilantik.
"Saat ini ada benturan aturan intenal karena alat kelengkapan lembaga belum ada. Fraksi belum terbentuk sehingga kalau melangkah lebih dari aturan, ya akan menyalahi," kata Yudi Ayubchan, salah satu anggota DPRD yang menemui warga.
Tidak puas berunjukrasa di gedung DPRD, massa kemudian meneruskan aksinya di Balai Kota Kediri yang berjarak sekitar satu kilometer dari gedung dewan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.