Warga Protes, Bantuan Rumah Tak Layak Huni 'Disunat' Rp 5 Juta

Mereka mau meminta pertanggungjawaban Lurah Kowel terhadap pemotongan bantuan bedah rumah untuk rumah tidak layak huni (RTLH). Potongan bantuan mencapai Rp 5 juta, yang dilakukan oleh salah satu staf Kelurahan Kowel.

Amiruddin, salah satu penerima bantuan RTLH mengatakan, bantuan yang seharusnya diterima warga sebesar Rp 8,5 juta, namun yang diterima hanya Rp 3,5 juta. Itupun berupa bahan-bahan bangunan yang taksirannya berbeda-beda.

"Kalau kami kalkulasi barang yang diberikan kepada warga, jauh dari nominal bantuan yang seharusnya diterima karena pemotongannya sampai Rp 5 juta per orang," kata Amiruddin, didampingi warga lainnya.

Lebih lanjut Amir menjelaskan, informasi pemotongan itu tidak pernah disampaikan kepada warga. Warga tiba-tiba dikirimi bahan-bahan bangunan ke rumahnya masing-masing. Warga awalnya, diminta untuk membuka rekening terkait penerimaan bantuan. Namun sampai saat ini rekening itu tidak pernah diterima warga.

"Kami seluruh warga penerima RTLH meminta agar uang yang dipotong dikembalikan sekaligus pelaku pemotongan diproses hukum," tegasnya.

Hingga berita ini ditulis, Lurah Kowel, Akhmad Hafiluddin, tidak ada di kantornya. Yang bersangkutan sedang melakukan rapat dengan Dinas Cipta Karya dan Pemukiman Pemkab Pamekasan, terkait dengan RTLH.