Bupati Kolaka Diminta Jangan Permalukan Lagi Kemendagri

Ia diharapkan bisa membenahi kembali struktur pemerintahan di daerah itu. Sebab, Kemendagri menilai bahwa, sejak beberapa bulan lalu, struktur pemerintahan di Pemda Kolaka kacau balau. Sejumlah jabatan struktural dijabat oleh PNS fungsional, demikian pula sebaliknya.

“Yang pertama saya mau benahi itu adalah pemerintahan. Ini kan pemerintahan kita lagi kacau balau. Di Departeman (Kemendagri) saya diwanti-wanti, saya diberitahu tolong jangan lagi pak Safei mempermalukan Kementerian, sama dengan yang dilakukan oleh pelaksana tugas Bupati,” kata Ahmad Safei, Sabtu (4/1/2014).

Dia juga menambahkan, peringatan keras dari Kementerian Dalam Negeri itu tidak terlepas dari ulah plt Bupati Kolaka, Amir Sahaka yang dinilai melanggar aturan yang berlaku.

“Jadi tidak ada itu kabinet bayangan yang sudah kami bentuk. Semua kita benahi dulu struktur pemerintahan ini. Saya ditegur sama Departemen (Kemendagri, red) lantaran plt Bupati melanggar saat melakukan mutasi. Yang mutasi pertama ada yang salah dan benar, nah mutasi kedua itu yang salah seluruhnya karena tidak dapat izin dari Kementerian atau Departemen yang terkait,” tegasnya.

Dia menyatakan, pembenahan struktur pemerintahan Kolaka akan masuk ke program utama 100 hari masa kerja perdana dirinya bersama Wakil Bupati terpilih, Muhammad Jayadin. Selain itu, masalah tenaga kerja dan pembenahan sistem dunia pertambangan juga masuk ke agenda 100 hari kerja mantan sekda Kolaka ini.

Seperti yang diberitkan beberapa saat yang lalu, sekitar 200 orang dilantik menjadi pejabat oleh plt Bupati Kolaka, Amir Sahaka tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri. Plt Bupati Kolaka pun mendapat surat teguran keras dari Kementerian Dalam negeri. Namun surat teguran itu tidak diindahkan. Bahkan beberapa pekan yang lalu, Amir Sahaka kembali melantik tiga staf ahli Bupati. Ulah Amir Sahaka inilah yang membuat geram dan malu Kementerian Dalam Negeri.