Desak Pemekaran, Warga Buton Menginap di DPRD Sultra

"Kami dan teman-teman tidak akan meninggalkan gedung ini sebelum ada tanggapan yang pasti serta janji yang sudah disetujui Gubernur Sultra maupun Bupati Buton terkait pemekaran wilayah Buton Selatan," kata Asman, koordinator masyarakat adat Buton Selatan di sekretariat DPRD Sultra, Selasa (26/11/2013).

Menurutnya, masyarakat adat Buton Selatan sudah sangat mengetahui bahwa syarat pembentukan kabupaten sudah lengkap. Namun hingga kini, Bupati Buton dan Gubernur Sultra belum juga menyetujui pemekaran tesebut. Sementara daerah lain yang masuk ke deretan 19 daerah usulan pemekaran, justru sudah terbentuk.

"Kami merasakan ada ketimpangan dalam proses pemekaran untuk kabupaten Buton Selatan, karena kabupaten lain sudah ditetapkan menjadi DOB seperti Konawe Kepuluan dan Kolaka Timur. Kami juga mendesak Gubernur dan Bupati Buton untuk memenuhi undangan rapat-rapat pembahasan pembentukan Kabupaten Buton Selatan di komisi II DPR-RI,” teriaknya.

Mereka juga mendesak Gubernur Sultra dan Bupati Buton untuk tetap komitmen pada persetujuan yang pernah ditandatangani sendiri, sebagai syarat administrasi pembentukan Kabupaten Buton Selatan.

Ratusan warga yang berasal dari Buton Selatan, memadati halaman dan ruangan gedung sekretariat DPRD Sultra untuk digunakan sebagai tempat menginap hingga beberapa hari ke depan sebelum ada kejelasan atas pembentukan Daerah Otonomi Baru Buton Selatan.

Sementara itu, Kapolres Kendari, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Anjar Wicaksana mengatakan, pihaknya tetap akan memantau aksi pendudukan ratusan masyarakat Buton Selatan di gedung DPRD Sultra.

“Kami tetap memantau aksi pendudukan warga di gedung dewan, setelah pimpinan dewan mengizinkan mereka menginap di seketariat DPRD. Pantauan itu akan dilakukan oleh personel Polsek Mandonga, namun akan ada penambahan anggota jika situasi keamanan cukup mengkhawatirkan,” ujarnya.

Sebelumnya, ratusan masyarakat Buton Selatan mendatangi gedung DPRD Sultra mendesak pembentukan kabupaten baru. Dalam aksinya mereka terlibat saling dorong dengan polisi yang mengawal aksi unjuk rasa.