Tuntut Pemekaran, Warga Buton Selatan Kepung DPRD Sultra

Massa yang berasal dari berbagai kecamatan di wilayah itu, berusaha menerobos barikade polisi untuk menemui anggota DPRD Sultra. Aksi saling dorong para pengunjuk rasa dengan polisi dan petugas Sat Pol PP di tangga gedung dewan tak terhindarkan. Bahkan para demonstran berebut ban bekas dengan polisi karena massa berniat membakar ban itu di depan gedung DPRD.

Aksi mereka berhenti setelah Ketua DPRD LM Rusman Emba dan dua anggota dewan yang lainnya menemui warga Buton Selatan. Sebelumnya, warga Buton Selatan ditemui oleh seorang anggota DPRD dari daerah pemilihan Buton, Baubau dan Wakatobi, Wa Ode Hasniati. Namun massa tak puas, mereka tetap memaksa masuk dan membubarkan rapat paripurna DPRD Sultra.

Koordinator aksi Asman dalam orasinya, menyatakan, aspirasi pemekaran Buton Selatan  disuarakan sejak tahun 2007 kemudian tahun 2008 DPRD Buton mengeluarkan keputusan dan tahun 2010 Gubernur Sultra menyetujui pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Buton Selatan.

“Buton Selatan telah dinyatakan masuk dalam 19 daerah calon otonomi baru yang memenuhi percepatan administrasi teknis dan titik kelayakan, untuk menjadi kabupaten baru melalui Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2007. Namun hingga kini pemerintah kabupaten dan provinsi belum menyetujui pembentukan kabupaten Buton Selatan, padahal secara administrasi sudah lengkap dan memenuhi syarat,” ungkap Asman, di depan gedung DPRD Sultra, Selasa (26/11/2013).

Mereka menduga, ada ketimpangan dalam proses pemekaran Buton Selatan, padahal usulan dan pembentukkannya hampir bersamaan dengan pemekaran Kolaka Timur dan Konawe Kepulauan. “Jadi wajar kami mencurigai Gubernur Sultra mencoba menghalangi proses pemekaran Buton Selatan. Terus memangnya ada apa dengan Buton Selatan. Kok kabupaten lain sudah ditetapkan menjadi DOB seperti Konawe Kepulauan dan Kolaka Timur,” tambahnya.

Ketua DPRD Sultra, LM. Rusman Emba dan anggota dewan lainnya yakni Muh. Basri dan La Ode Izat Manarfa yang menemui masyarakat Buton Selatan, berjanji akan meneruskan aspirasi masyarakat dengan mengundang Bupati Buton dan Gubernur Sultra terkait pembentukan wilayah otonom baru.

“Dalam waktu dekat kami akan segera mengundang para pihak yang terlibat dengan proses pemekaran Buton Selatan, untuk mencari solusi dari tuntutan warga,” jelas Rusman di hadapan ratusan masyarakat Buton Selatan.