Karo Kewalahan Hadapi Sinabung

Gerak pemerintah daerah terkesan lambat, di antaranya karena belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi tim tanggap darurat penanganan bencana Gunung Sinabung hari Rabu (6/11/2013), di Posko Bencana, di depan Kantor Camat Kabanjahe, pukul 09.45 hingga 11.00. Rapat itu merupakan rapat pertama tim tanggap darurat yang dihadiri anggota tim cukup lengkap lintas instansi. Sebelumnya rapat digelar terbatas.

Dalam rapat yang dipimpin Komandan Tanggap Darurat dan Operasi Letkol Meyer Putoh yang juga Dandim 0205 Karo itu terungkap keluhan dari para pegawai pemerintah bagaimana memenuhi kebutuhan makan anggota tim.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo Eddy Katana mengeluhkan tidak tersedianya honor bagi anggota tim karena tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak memiliki dana tanggap darurat. ”Kebanyakan anggota kami tenaga honorer bergaji Rp 600.000 per bulan. Cukup sulit meminta anggota bergerak,” tutur Eddy.

Meyer mengakui pentingnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mempermudah gerak pemerintah kabupaten. Ia berkali-kali menekankan pentingnya media center yang berisi update pentingnya informasi bencana, dari jumlah pengungsi, distribusi logistik, status gunung, sukarelawan yang tersedia, peralatan yang tersedia, hingga keadaan pengungsi. Hingga kini, informasi kebencanaan belum terpusat. ”Saya ditanya BNPB Pusat pun tidak tahu jawab apa,” tutur Meyer.

Masih draf

Kepala Bidang Humas Pemkab Karo Jhonson Tarigan mengatakan, Pemkab Karo masih membuat draf pendirian BPBD. ”Kami berharap bisa segera dibawa ke DPRD sehingga tahun 2014 badan sudah berdiri,” ujar Jhonson.

Pendirian BNPB harus sesuai dengan tahun anggaran. ”Organisasi di Pemkab Karo terlalu gemuk,” tutur Jhonson. Selama ini, sebelum tim penanggulangan bencana terbentuk, pengungsi ditangani dinas sosial dan Badan Kesbanglinmas.

Staf pemerintah mengakui gerak pemkab lambat karena bencana terjadi hari Minggu, sementara hari Selasa adalah hari libur nasional, banyak staf libur.

Kepala BPBD Provinsi Sumut Asren Nasution mengaku kesulitan mendukung penanganan pengungsi karena belum ada BPBD Karo.

Meyer menekankan tim harus menyiapkan diri untuk menghadapi bencana lebih besar. Tidak hanya empat desa yang diungsikan dan ditempatkan di tiga titik pengungsian, tetapi harus siap dengan 18 titik pengungsian, seperti terjadi pada September lalu.

Pemkab Karo memperpanjang masa tanggap darurat menjadi dua minggu.

Sementara itu, hingga Rabu siang, Gunung Sinabung tertutup awan. Sejumlah anak-anak pengungsi mulai bersekolah di desa setempat, baik pagi hari maupun siang hari, bergantian dengan pelajar yang bersekolah pagi. (Aufrida Wismi Warastri)