Kabupaten Pamekasan Dipimpin Kakak dan Adik

PAMEKASAN, KOMPAS.com — Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, dipimpin kakak-beradik, yakni Bupati Achmad Syafii dan Ketua DPRD Halili.

"Sebelumnya, Pak Halili menjabat sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPRD Pamekasan dan sekarang resmi menjadi ketua definitif," kata Sekretaris DPRD Pamekasan Arif Handayani, Selasa (1/10/2013) siang.

Jika Halili resmi menjadi pemimpin DPRD mulai tanggal 1 Oktober 2013, maka kakaknya, Achmad Syafii, menjadi Bupati Pamekasan secara resmi sejak tanggal 22 April.

Awalnya, Halili merupakan anggota biasa di Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan menjadi Plt Ketua DPRD Pamekasan setahun lalu, yang menggantikan Ketua DPRD sebelumnya, Kholil Asy'ari, yang terpilih menjadi Wakil Bupati Pamekasan.

Kendati bersaudara, Halili dan Achmad Syafii berasal dari partai berbeda. Achmad Syafii merupakan kader Partai Demokrat, sedangkan Halili dari PPP.

Saat Pemilihan Bupati (Pilbup) Pamekasan pada 9 Januari 2013, kedua partai ini berkoalisi mengusung pasangan calon Achmad Syafii dari Partai Demokrat dan mantan Ketua DPRD Pamekasan Kholil Asy'ari dari PPP.

Setelah pelantikannya di Gedung DPRD Pamekasan, Halili menyatakan, pihaknya akan tetap bersikap profesional dan tetap kritis dalam menyikapi kebijakan pemerintahan di Kabupaten Pamekasan, kendati bupatinya adalah kakaknya sendiri.

"Kita tetap akan bersikap profesional. Kita kan menginginkan sistem pemerintah yang dipimpin kakak saya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Halili.

Sebagian kalangan mengkhawatirkan duet kepemimpinan kakak-beradik sebagai pimpinan di Kabupaten Pamekasan ini akan melemahkan sistem kontrol di dua lembaga itu.

Bahkan, kepemimpinan kakak-beradik dikhawatirkan berpotensi membentuk sistem pemerintahan yang lemah dan berpotensi nepotisme.

Namun, beberapa fungsionaris PPP menjelaskan, duet kepemimpinan kakak-beradik antara Bupati Achmad Syafii dan Ketua DPRD Halili justru akan menambah sikap hati-hati dalam menjalankan roda pemerintahan di Pamekasan.

"Karena tentu kami dari PPP tidak ingin dicap oleh masyarakat melakukan tugas-tugas kenegaraan yang tidak profesional," kata kader PPP lain di DPRD Pamekasan, Iskandar.