Wonogiri Raih Opini WTP 9 Kali Berturut-turut, Wabup: Penyelenggaraan Pemerintahan Akuntabel

KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri mempertahankan penghargaan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah (Jateng). 

Kabupaten Wonogiri mampu meraih Opini WTP sembilan kali berturut-turut sejak 2015.

Wakil Bupati (Wabup) Wonogiri Setyo Sukarno mengatakan, Pemkab Wonogiri akan terus memperbaiki kualitas penyajian laporan keuangan. 

Selain itu, Pemkab Wonogiri akan melakukan peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern.

“Dengan langkah seperti itu, Pemkab Wonogiri mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan membawa dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.

Baca juga: Desa Nyawiji Migunani, Inovasi Pemkab Wonogiri Permudah Pengurusan Dokumen Kependudukan

Dia mengatakan itu dalam penyerahan penghargaan opini WTP yang diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Jateng Hari Wiwoho di Kantor BPK Perwakilan Jateng, Semarang, Jumat (3/5/2024). 

Setyo menilai, opini WTP itu akan membuat Pemkab Wonogiri tetap melakukan perbaikan terhadap kinerja dalam tata kelola keuangan. 

“Perbaikan kinerja dan tata kelola keuangan maka akan berdampak kesejahteraan bagi masyarakat,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (4/6/2024).

Setyo juga mengapresiasi BPK RI Perwakilan Jateng beserta tim pemeriksa yang telah melaksanakan pemeriksaan dengan baik terhadap LKPD Pemkab Wonogiri Tahun Anggaran 2023. 

Menurutnya, BPK RI Perwakilan Jateng tidak hanya memeriksa keuangan Pemkab Wonogiri, tetapi juga memberikan saran dan bimbingan.

Baca juga: Lepas Keberangkatan 331 Calon Jemaah Haji Wonogiri, Wabup Setyo Sukarno Sampaikan Pesan Ini

Setyo juga berterima kasih kepada organisasi perangkat daerah (OPD) atas kerja sama yang baik, sinergitas, dan koordinasi yang optimal.

Dengan demikian, BPK dalam melakukan fungsi dan tugas konstitusionalnya memberikan opini WTP kepada Kabupaten Wonogiri.  

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Jateng Hari Wiwoho dalam sambutannya mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Dengan demikian, upaya pemerintah mewujudkan integrasi laporan secara nasional bisa tercapai.

Hari juga berharap, Opini WTP dapat mendorong pemda untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Baca juga: Pemkab Wonogiri Butuh Anggaran Rp 70 Miliar untuk Revitalisasi Pasar Slogohimo