Bupati Wonogiri Paparkan Capaian Prestasi dan Keberhasilan Pembangunan Tahun 2023

KOMPAS.com – Bupati Wonogiri Joko Sutopo dan Wakil Bupati Wonogiri Setyo Sukarno memaparkan berbagai capaian prestasi tingkat nasional dan keberhasilan pembangunan sepanjang 2023.

Bupati yang akrab disapa Jekek itu menyebutkan, pencapaian yang diraih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri, antara lain pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kinerja makro, kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, trantibumlinmas, sosial, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Ia menjabarkan, realisasi APBD 2023 untuk pendapatan sebesar Rp 2.507.485.910.024, belanja Rp 2.475.192.790.863, penerimaan pembiayaan daerah Rp 252.273.586.720, pengeluaran pembiayaan daerah senilai Rp 1,5 miliar, pembiayaan netto Rp 250.773.586.720, dan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) Rp 283.066.705.881.

Baca juga: Dorong Pembangunan Daerah, Bupati Wonogiri Minta Adanya Integrasi Anggaran Pemda, Provinsi, dan Pusat

Sementara, keberhasilan yang diraih dalam capaian kinerja makro meliputi indeks pembangunan manusia (IPM), angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan.

“Untuk IPM, nilai kami naik dari 71,04 pada 2022 menjadi 71,97 pada 2023. Angka kemiskinan juga turun dari 10,99 menjadi 10,94. Kemudian, angka pengangguran turun dari 1,95 menjadi 1,92. Lalu, pendapatan per kapita naik dari 32,15 menjadi 35,15,” papar Bupati Jekek dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (31/3/2024).

Capaian di bidang kesehatan

Pada sektor kesehatan, Jekek menyatakan bahwa persentase rumah sakit (RS) rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi menjadi 100 persen pada 2023 dari 92,85 persen pada 2022.

Kemudian, persentase ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan mencapai 100 persen. Lalu, cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar naik dari 89,45 menjadi 90,42 dan persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar tetap pada angka 100.

Tak hanya itu, persentase masyarakat berusia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar naik dari 87,68 persen menjadi 89,25 persen. Kemudian, warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar juga naik dari 76,84 persen menjadi 95,45 persen. Lalu, penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar naik dari 68,60 persen menjadi 75,89 persen.

Dok. Pemkab Wonogiri Bupati Wonogiri Joko Sutopo dan Wakil Bupati Wonogiri Setyo Sukarno

Sementara itu, persentase penderita diabetes melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar naik dari sebesar 97,21 persen menjadi 98,12 persen. Lalu, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar naik dari 98,42 persen menjadi 98,55 persen.

Persentase orang terduga tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar juga naik dari 89,76 persen menjadi 100 persen. Lalu, persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar juga mengalami kenaikkan dari 91,66 persen menjadi 92,96 persen.

Capaian di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Jekek melanjutkan, di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi naik dari 81,07 persen pada 2022 menjadi 81,64 persen pada 2023.

Baca juga: Petani Wonogiri Terima Bantuan Alsintan Rp 12 Miliar, Bupati Jekek Harap Petani Bisa Lebih Semangat

Sementara itu, warga yang mendapatkan kemantapan jalan kabupaten/kota sebesar 88,82 persen dan rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan tanpa kecelakaan konstruksi mencapai 100 persen.

“Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota juga sudah seratus persen,” tambah Jekek.      

Kemudian, persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar (ha) di kabupaten/kota yang ditangani naik dari 32,67 persen menjadi 44,60 persen.

Lalu, jumlah unit rumah tidak layak huni (RTLH) berkurang 0,75 persen. Adapun jumlah perumahan yang sudah dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) naik dari 99,44 persen menjadi 100 persen.