Dugaan Korupsi Dinas Pendidikan Sumbar, 1 Tersangka Mangkir

PADANG, KOMPAS.com - Satu tersangka kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Sumatera Barat, BA, yang merupakan rekanan dari CV Sikabaluan Jaya Mandiri mangkir dari panggilan Kejaksaan Tinggi, Sumbar, Jumat (31/5/2024).

"Dari 8 tersangka yang kita panggil, satu mangkir. Dia adalah BA, Direktur CV Sikabaluan Jaya Mandiri," kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumbar Hadiman kepada wartawan, Jumat (31/5/2024) di Kejati Sumbar.

Menurut Hadiman, saat menyerahkan surat panggilan, BA sudah tidak ada lagi di rumah.

Baca juga: Dugaan Korupsi Dinas Pendidikan Sumbar, Kepala Biro sampai Guru Jadi Tersangka

"BA tak ada di rumahnya saat kami mengantarkan surat panggilan. Kata tetangga, dia sudah pergi sejak 5 hari lalu," kata Hadiman.

Hadiman menjelaskan, pihaknya akan melayangkan panggilan kedua. Jika tidak datang lagi, akan dilakukan upaya paksa.

"Kita bisa lakukan upaya paksa jika tidak datang. Kalau menghilang kita tetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO)," tutur Hadiman.

Baca juga: Dugaan Korupsi Dinas Pendidikan Sumbar, Kerugian Negara Capai Rp 5,5 Miliar

Menurut Hadiman, tujuh tersangka lainnya hadir memenuhi panggilan Kejati Sumbar.

Mereka adalah DRS, Kepala Biro Pemerintahan Sumbar yang saat kasus menjabat sebagai Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Sumatera Barat pada 2021.

Kemudian, Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Sumatera Barat berinisial R, pegawai negeri sipil berinisial RA, SA (guru SMK), E (rekanan CV Bunga Tri Dara), SU (rekanan CV Bunga Tri Dara), dan SY (rekanan CV Inovasi Global).

Menurut Hadiman, saat ini pihaknya belum melakukan penahanan karena masih berlangsung pemeriksaan.

"Pemeriksaan masih berlangsung dan membutuhkan waktu cukup lama. Nanti akan kita jadwalkan pemanggilan ulang," jelas Hadiman.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak delapan orang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Sumatera Barat.

Kejati menyidik kasus dugaan mark up pengadaan peralatan praktek siswa SMK di Sumbar tahun 2021.

Ada empat pengadaan yaitu pengadaan peralatan praktek siswa SMK sektor kemaritiman, sektor tanaman pangan, sektor otomotif, dan sektor pariwisata dengan total anggaran Rp 18 miliar lebih.

Kasus itu berawal dari adanya laporan masyarakat tahun 2021 dan kemudian Kejati melakukan penyelidikan.

Dari penyelidikan diduga ada mark up sehingga ditingkatkan ke penyidikan.

Dalam perjalanannya, Kejati telah memeriksa 30 nama di antaranya Kepala Dinas Pendidikan periode 2021 Adib Al Fikri, Kadis Pendidikan 2023 hingga sekarang Barlius hingga rekanan.

Kejati juga sempat menggeledah kantor Dinas Pendidikan, Kantor Gubernur Sumbar hingga ruangan Sekda.

Kemudian Kejati menemukan ada kerugian negara sekitar Rp 5,5 miliar dari kasus itu.