Dugaan Korupsi Lahan Hutan Negara, Kejati Sumbar Panggil Bupati Solok Selatan

PADANG, KOMPAS.com-Bupati Solok Selatan Khairunas dipanggil Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terkait dugaan korupsi penggunaan lahan hutan negara tanpa izin.

Khairunas bersama kelompok tani yang dikelola adik iparnya diduga menggunakan lahan hutan negara dengan menanam sawir seluas 650 hektar di daerah itu tanpa Hak Guna Usaha (HGU).

"Benar. Surat panggilan sudah kita kirimkan. Kita jadwalkan Rabu (8/5/2024) besok pemeriksaannya," kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumbar Hadiman yang dihubungi Kompas.com, Senin (6/5/2024).

Baca juga: Pejabat DKP Banten Ditetapkan Tersangka Korupsi Breakwater Cituis

Hadiman mengatakan kasus itu berawal dari adanya laporan masyarakat pada Maret 2024 lalu.

Dalam laporan itu disebutkan ada sekitar 650 hektare lahan hutan negara di Solok Selatan yang ditanami pohon sawit sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Kemudian pada 18 April 2024, Kajati Sumbar mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan terhadap dugaan itu.

"Hingga saat ini sudah kita periksa 13 orang saksi mulai dari kelompok tani, Organisasi Perangkat Daerah hingga Sekda Solok Selatan," kata Hadiman.

Baca juga: Eks Pejabat BUMD Cilegon Jadi Tersangka Korupsi Jalan Pelabuhan Rp 7 Miliar

Menurut Hadiman, Selasa (7/5/2024) dijadwalkan pemeriksaan terhadap Khairunnas, wali nagari dan satu orang dari organisasi perangkat daerah.

Hadiman mengatakan pihaknya terus mengembangkan kasus untuk mencari dua alat bukti.

"Kalau sudah ada dua alat bukti, kasus tentunya kita tingkatkan ke tahap penyidikan," jelas Hadiman.