Kades di Flores Timur Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa Rp 670 Juta

FLORES TIMUR, KOMPAS.com - Cyprianus Roni Apollo Kapitan (54), kepala Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana desa tahun anggaran 2018-2022.

"Hari ini bertempat di kantor Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang, tim penyidik tindak pidana khusus cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur menetapkan Kades Wailebe Cyprianus Roni Apollo Kapitan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi," ujar Kacabjari Waiwerang I Gede Indra Hari saat dihubungi, Jumat (3/5/2024).

Indra menerangkan kasus ini terungkap setelah adanya pengaduan masyarakat Desa Wailebe terkait adanya dugaan penyelewengan dana desa tahun 2018-2022.

Baca juga: Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur Kembali Meletus Pagi Ini

Dalam pengaduan tersebut, warga melaporkan sejumlah item kegiatan yang tidak terlaksana.

Tim penyidik kemudian melakukan pendalaman dan memanggil Cyprianus Roni Apollo Kapitan guna meminta keterangan.

Setelah pemeriksaan saksi, penyidik melakukan ekspose perkara kasus tersebut.

Penyidik, kata Indra, berkesimpulan telah mempunyai alat bukti yang cukup untuk menetapkan Kades Wailebe sebagai tersangka.

Hal tersebut juga didukung dengan laporan hasil pemeriksaan investigasi pengelolaan keuangan Desa Wailebe, Kecamatan Wotan Ulumado tahun anggaran 2018 s/d 2022 yang dibuat oleh tim audit Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor ITDA.3/35.A/LHA/INVESTIGASI/2023 tanggal 11 Desember 2023.

"Hasil perhitungan yang diperoleh dari tim audit, didapat total pagu anggaran APBDes tahun anggaran 2018-2022 tersebut senilai Rp 5.645.544.850. Dari dana tersebut ditemukan jumlah kerugian keuangan negara senilai Rp 670.441.464," beber Indra.

Baca juga: Diduga Cabuli Siswa SD, Remaja 17 Tahun di Flores Timur Ditahan

Indra menambahkan tersangka dijerat Pasal 2 Ayat (1) juntco Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP,

Subsider Pasal 3 juntco Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juntco Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.