132 Km Jalan di Kendal Rusak, Jalan Alternatif Masih Aman Dilewati Pemudik

KENDAL, KOMPAS.com - Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) mencatat  sepanjang 132,177 kilometer jalan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah rusak berat dan ringan.

Kepala DPUPR Kabupaten Kendal, Sudaryanto menjelaskan, total jalan di Kabupaten Kendal 782,710 kilometer.

Dari total itu, jalan yang masih bagus 388,927 kilometer dan jalan kategori baik sedang 261,606 kilometer.

Baca juga: Pemudik di Bogor Bisa Titip Kendaraan di Kantor Polisi, Catat Lokasinya

“Yang rusak ringan dan berat 132,177 kilometer. Tahun ini akan diperbaiki,” kata Daryanto ditemui Rabu (3/04/2024).

Daryanto mengakui, anggaran yang dimiliki Pemkab belum cukup untuk memperbaiki semua jalan rusak. 

Oleh karena itu, untuk perbaikan jalan di Kendal diterapkan skala prioritas. Jalan yang rusak parah lebih diprioritaskan untuk diperbaiki.

“Untuk jalan alternatif, seperti jalan Kaliwungu-Boja yang menghubungkan Kendal-Ungaran aman. Sehingga pemudik bisa lewat dengan aman,” terang Daryanto.

Baca juga: Kendal Dapat Alokasi 3.934 Formasi PPPK dan CPNS 2024, untuk Posisi Apa Saja?

Sebelumnya, ketua DPRD Kendal, Muhammad Makmun, mengatakan sepanjang 67,531 kilometer , dari total panjang 782,710 kilometer jalan di Kabupaten Kendal mengalami rusak berat.

Makmun meminta pemerintah Kabupaten untuk memperbaiki ruas jalan yang mengalami kerusakan sedang hingga berat tersebut.

Makmun menjelaskan, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal yang mengusung tagline “Kendal Inklusif” pada 2025 nanti, perlu mendapat perhatian serius mulai dari sekarang.

Sebab, tagline ini menitik beratkan pada penguatan kwalitas jalan dan ketahanan daerah dalam penanganan bencana.

“Tahun 2025 nanti Pemkab Kendal memiliki tagline yakni “Kendal Inklusif” yang diprioritaskan dalam mewujudkan pembangunan daerah. Juga ekonomi yang merata dengan meningkatkan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan,” jelasnya.

Tak hanya itu, Makmun meminta Pemkab Kendal memperhatikan jalan-jalan desa yang bisa diambil alih menjadi jalan kabupaten, sehingga terjadi percepatan pembangunan infrastruktur jalan yang mendukung perekonomian masyarakat.