Banjir Demak, Komnas HAM: Pemerintah Perlu Pikirkan Anak Sekolah

KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turut menyoroti penanganan korban banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Komisioner Komnas HAM RI, Anis Hidayah mengatakan, selama di Demak ia sempat mendengar cerita warga soal bantuan dan petani yang gagal panen.

"Tentu ini sesuatu yang menyedihkan. Konsekuensi dari bencana alam itu kan banyak, salah satunya aspek ekonomi pasti mengalami situasi yang buruk," katanya kepada Kompas.com di lokasi banjir Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Sabtu (24/2/2024).

Baca juga: Update Banjir Demak, Pemilu Susulan, dan Keraguan Warga Gunakan Hak Pilihnya...

Dia menilai, pemerintah pusat maupun daerah cukup baik dalam menangani korban banjir di Kabupaten Demak.

Banyaknya informasi seputar bencana ini, memungkinkan pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap banjir Demak.

"Ini banjir terparah katanya di Demak, sebelumnya pernah banjir tapi tidak separah ini. Hingga mungkin itu banyak atensi pemerintah pusat dan daerah cukup antusias," ungkapnya.

Kendati demikian, dia meminta pemerintah untuk memperhatikan anak-anak sekolah yang terdampak banjir.

Baca juga: Sempat Ditutup karena Banjir, Jalur Pantura Demak-Kudus Sudah Dibuka Lagi

"Tapi yang perlu dicek lagi adalah terkait sekolah misalnya, bagaimana mitigasinya," kata Anis.

"Karena kan juga tidak baik anak-anak dalam kurun waktu yang sangat lama diliburkan terus menerus gitu ya, ini yang perlu dipikirkan solusinya gitu," sambung dia.

Informasi yang diterima Kompas.com dari posko darurat banjir Kabupaten Demak update data per 25 Februari 2024 pukul 12.00 WIB, banjir berdampak pada 74 sarana pendidikan.