SERANG, KOMPAS.com- Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar yang juga sebagai bapak gede mengaku akan membantu pimpinan adat Baduy untuk menghapus sinyal internet dan konten negatif di wilayahnya.
Namun, penghapusan sinyal internet akan melihat terlebih dahulu sisi positif dan negatifnya dari kebijakan tersebut.
"Ya itu tergantung sudut pandang cara kita menyimpulkan. Sudut pandang itu kalau kita berfikir pada sisi positif jadi positif, kemudian dari sisi negatif ada negatif. Keberimbangan dari kemanfaatan positif dan megatif menjadi sudut pandang," kata Al Muktabar kepada Kompas.com di Pendopo Gubernur Banten, Serang. Selasa (12/6/2023).
Baca juga: Penggunaan HP Dilarang di Baduy, Pengunjung Diminta Patuhi Aturan Adat
Namun, Al Muktabar mengaku akan mencari tahu dan berdialog terlebih dahulu dengan pimpinan adat Baduy dan Kementrian Komunikasi dan Informatika Ri.
Hal itu dilakukan agar semuanya berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan bersama.
"Saya sedang mengkomunikasikannya dengan saudara saudara kita baik di baduy kepada kementrian terkait (Kominfo), dan Gubernur sebagai bapak gede oleh saudara kita di Baduy perlu komunikasi lebih dalam soal itu," ujar dia.
"Makannya kita akan komunikasikannya. tentu kita akan melihat asas kemanfaatan dan kebaikannya untuk semua," sambung dia.
Baca juga: Suku Baduy Terancam Kehilangan Satu Generasi karena Ponsel Pintar
Sementara itu, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Banten Virgojanti mengaku menghormati permintaan dan tuntutan dari warga Baduy menjadikan wilayah tanah ulayat menjadi blankspot internet.
"Mangga silakan, kalau itu mah kewenangan puun (pimpinan adat). Hanya area (Baduy dalam) itu saja yang dibebaskan dari jaringan seluler, karena mereka punya pertimbangan sendiri," kata Virgojanti.