Bupati Klungkung Sebut Pertemuan Kepala Daerah di Bali atas Arahan Megawati Tak Politis

DENPASAR, KOMPAS.com- Bupati Klungkung, Bali, I Nyoman Suwirta, membantah ada unsur politik dalam surat undangan rapat Gubernur Bali Wayan Koster yang isinya terkait arahan Megawati Soerkarnoputri untuk membahas ulah Warga Negara Asing (WNA) nakal.

Ia mengatakan, pertemuan tersebut bahkan bertujuan mulia. 

"Saya justru berpikir positif saja bahkan dari surat itu saya tidak melihat (unsur politik). Ini tujuan mulia yang harus kita lakukan. Kalau ada ujuan politik dalam artian kita satu bahasa untuk hal-hal yang lebih baik," kata Suwirta usai menghadiri rapat koordinasi tersebut di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Bali, pada Rabu (31/5/2023).

Terlepas dari isi suratnya, Suwirta mengatakan, rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster ini memiliki tujuan yang baik agar pariwisata Bali lebih berkualitas ke depannya.

Baca juga: Hari Ini Gubernur Koster Kumpulkan Bupati dan Wali Kota se-Bali, Sebut Megawati Minta Kehadiran Tak Diwakilkan

Oleh sebab itu, ia langsung hadir untuk mendengar arahan dari Koster agar bisa menghadapi ulah turis asing di sejumlah objek wisata di Klungkung.

"Selaku kepala daerah, saya harus hadir dan saya juga berkepentingan karena selama ini apa yang dituangkan menjadi topik pembahasan hari ini saya melihat ini hal penting," kata Suwirta.

"Di mana saya sering mengalami kendala untuk menertibkan kemudian ketika saya melihat tamu yang tidak sopan kemudian ada yang tindak ilegal ini saya mendapatkan penguatan dari bapak Gubernur Bali," lanjutnya.

Baca juga: Anggota DPRD Bali Jadi Tersangka Kasus Reklamasi Pantai Melasti, Gerindra Hormati Proses Hukum

Hal senada juga disampaikan Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna, yang merespons positif undangan rapat atas arahan Presiden ke-5 RI Megawati Sukarnoputri tersebut.

Ia menyebutkan, arahan dari Ketua Umum PDIP itu juga sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi kepariwisataan Bali saat ini.

"Ini kan seperti yang disampaikan oleh pak Gubernur. Jadi ini kan bentuk perhatian beliau (Megawati) ke Bali. Kebetulan Gubernur kita adalah kader dari PDI-P. Enggak masalah," kata dia.

Diketahui, rapat koordinasi pariwisata ini menjati sorotan setelah surat undangan untuk menghindari rapat dari Gubernur Bali I Wayan Koster kepada seluruh Wali Kota dan Bupati se- Pulau Dewata viral di media sosial.

Surat ini isinya untuk membahas ulah para warga negara asing (WNA) nakal sesuai arahan Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Dosen Tersangka Pelecehan di Bali Laporkan Penyebar Video Aksinya ke Polisi

Gubernur Bali Wayan Koster membenarkan adanya surat undangan rapat yang diteken pada 27 Mei 2023 kepada seluruh kepala daerah se-Bali itu.

Ia mengatakan arahan tersebut sebagai bentuk keprihatinan Megawati Soerkarnoputri terhadap kondisi kepariwisataan Bali yang menjadi sorotan beberapa waktu belakangan.

"Ya benar karena beliau (Megawati Soekarno Putri) sangat serius perhatian terhadap kepariwisataan Bali. Tapi surat ini tidak boleh beredar," kata Koster kepada wartawan melalui Whatsapp pada Selasa (30/5/2023).