Dihapus dari Daftar Penerima BLT BBM, Warga Desa Dawuhan Wetan Demo di Depan Kantor Pemkab Lumajang

LUMAJANG, KOMPAS.com - Puluhan warga Desa Dawuhan Wetan, Kecamatan, Rowokangkung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mendatangi Kantor Bupati Lumajang, Selasa (27/12/2022).

Mereka datang berbondong-bondong mengendarai sepeda motor. Ada juga kumpulan yang datang dengan truk dan membentangkan tulisan protes kepada pemerintah.

Kedatangan warga ini untuk memprotes penghapusan 215 nama penerima Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) yang dianggap secara sepihak dilakukan pemerintah desa setempat.

Baca juga: Jokowi: BLT BBM Telah Tersalurkan 99,7 Persen

Koordinator Aksi, Samsul Arifin mengatakan, kedatangan puluhan warga untuk mendorong Pemerintah Kabupaten membuka kembali data warga penerima bantuan yang sudah diblokir.

"Tuntutan kami, hanya untuk memperjuangkan hak 215 warga yang seharusnya menerima bantuan tapi tiba-tiba dianulir, kami ingin mereka ini punya hak yang sama," kata Samsul Arifin.

Untuk diketahui, aksi protes warga Dawuhan Wetan ini bukan kali pertama.

Dua bulan lalu, warga sempat melakukan aksi protes serupa. Saat itu demonstrasi warga yang awalnya direncanakan di Kantor Bupati bisa diredam dan berakhir mediasi di balai desa setempat bersama beberapa pejabat terkait.

Sementara, Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang Agus Triyono saat menemui demonstran menyampaikan, akan memfasilitasi adanya musyawarah ulang antara demonstran dan perangkat desa melalui musyawarah desa (musdes).

Menurutnya, jika hasil musdes menyatakan keluarga penerima manfaat (KPM) masih layak menerima bantuan, pihaknya akan mengusulkan ulang nama-nama tersebut untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah.

"Kami akan fasilitasi musdes, jika memang masih layak akan saya usulkan lagi ke Kementerian Sosial untuk membuka rekening yang terblokir," terang Agus.

Terpisah, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lumajang Nira Fitri Aviana mengatakan, usai mediasi di balai desa, pihaknya sudah menerjunkan tim untuk melakukan verifikasi ulang kelayakan penerima bantuan.

Baca juga: Lansia dan Disabilitas di Padang Panjang Terima BLT BBM Tahap I

Menurut Nira, dari hasil verifikasi itu, ada warga yang layak menerima bantuan, ada yang nama penerimanya sudah meninggal, dan ada juga yang tidak layak menerima bantuan.

Meski begitu, hasil verifikasi dari Dinsos tidak bisa serta merta menjadi dasar satu nama layak atau tidak menerima bantuan.

Menurutnya, proses penentuan nama-nama yang berhak menerima harus melalui proses musyawarah desa terlebih dahulu.

"Kita sudah serahkan hasil verifikasi dari tim yang kami terjunkan kepada pihak desa untuk dijadikan dasar dalam musdes, jadi nanti penentuan itu melalui musdes supaya lebih obyektif, rencananya malam ini musdesnya," pungkasnya.