MATARAM, KOMPAS.com - Sebanyak 7.569 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) tahap pertama di 10 kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih bermasalah.
Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, menjelaskan bahwa jumlah tersebut masih ditelusuri oleh PT Pos Indonesia sebagai penyalur BLT BBM dengan dibantu oleh pendamping sosial Dinsos NTB.
"Petugas dari Kantor Pos turun dari rumah ke rumah, melakukan pengecekan sesuai dengan alamat penerima BLT, dan saat ini sedang dilakukan," jelas Ahsanul, Kamis (6/10/2022).
Baca juga: Kades di Blora Dituding Pungli Padahal Warga Terima BLT BBM Secara Utuh, Ini Kata Inspektorat
Pengecekan itu dilakukan dengan mengecek data warga penerima BLT BBM ke desa dan kelurahan. Kemudian, bersama dengan pendamping sosial Dinsos, petugas mendatangi alamat warga penerima yang bermasalah.
"Berdasarkan laporan sisa yang tidak terealisasi sampai tanggal 3 Oktober sebanyak 7.569 KPM, setelah dilakukan pengecekan langsung ke alamat, sebelumnya ada 8.082 yang belum tersalurkan," terang Ahsanul.
Baca juga: Angkut Sapi Tanpa Dokumen, Pria Asal NTB Ditangkap Polisi di Manggarai
Artinya, telah ada 513 KPM yang menerima BLT BBM setelah dilakukan pengecekan.
Berdasarkan data Dinas Sosial NTB, total penerima BLT BBM tahap 1 di 10 kabupaten dan kota se-NTB sebanyak 466.476 KPM dengan total anggaran Rp 166,2 miliar atau Rp 300.000 per KPM.
Dari data tersebut, yang terealisasi sebanyak 545.919 KPM atau senilai Rp 163,7 miliar. Masih ada 7.569 yang belum tersalurkan atau senilai Rp 2,4 miliar.
Bagi Ahsanul, hal ini menunjukkan ada upaya pemerintah daerah untuk mencari solusi atas tidak tersalurkannya bantuan tersebut ke masyarakat, meskipun kewenangan penyaluran ini langsung dari Kementrian Sosial.
"Jadi masyarakat yang terverifikasi atau berhasil ditemukan datanya sesuai alamat mereka, bisa langsung menerima bantuan tersebut. Jadi tidak akan hangus asalkan sesuai data," kata Ahsanul.