Solar Langka, Pemprov Riau Minta Setiap Pembelian BBM Bersubsidi Diawasi

PEKANBARU, KOMPAS.com - Sudah dua pekan antrean panjang kendaraan terjadi hampir di semua stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Riau.

Hal ini disebabkan karena kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.

Kendaraan yang didominasi truk bertonase, rela antre berjam-jam untuk melakukan pengisian.

Menyikapi hal ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meminta agar setiap pembelian BBM bersubsidi di SPBU diawasi.

Baca juga: Dijanjikan Kerja di Butik, Seorang Warga Cilegon Malah Dijadikan PSK di Riau

Demikian disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, SF Hariyanto  usai rapat koordinasi pengawasan pendistribusian BBM & elpiji di Provinsi Riau, Kamis (10/3/2022), di Kantor Gubernur Riau.

Hariyanto mengatakan, kelangkaan solar ini merupakan imbas berkurangnya kuota dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas).

Adapun kuota biosolar untuk Riau tahun 2022, yaitu sebanyak 794.787 kiloliter atau berkurang 9 persen dari tahun lalu.

Baca juga: Belasan Kubik Kayu Ilegal Diamankan di Riau, Pemilik Datang Temui Polisi Langsung Ditangkap

"Artinya memang terdapat kelangkaan solar, dan kita lihat di seluruh SPBU banyak kosong. Ini memang karena kuota yang diberikan BPH Migas tahun ini jauh kurang dibandingkan tahun 2021," kata Hariyanto kepada wartawan, Kamis.

Untuk itu, dirinya akan berkoordinasi dengan  forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) di seluruh kabupaten dan kota di Riau untuk mengambil kebijakan dan pengawasan terhadap kelangkaan solar tersebut.

"Hasil rapat pagi ini akan kami laporkan ke Forkopimda untuk diambil kebijakannya. Nanti teknis pengawasannya di SPBU bagaimana. Apa lagi ini mau masuk bulan suci Ramadan. Kelangkaan ini harus segera diatasi," jelas Hariyanto.

Sementara itu, Area Sales Manager Pertamina Provinsi Riau, Wira Pratama mengatakan, bahwa pihaknya sepakat dengan Pemprov Riau untuk melakukan pengawasan, agar pembelian BBM bersubsidi tepat sasaran.

"Ini salah satu hal yang bagus agar subsidi tepat sasaran. Sebab, kuotanya terbatas. Agar tepat sasaran, maka harus ada pengawasan dari aparat dan dinas terkait juga. Intinya kami sudah satu visi agar subsidi ini tepat sasaran," ujar Wira.

Pihaknya mengaku intens berkomunikasi dengan kepolisian dan instansi terkait untuk mengatur lalu lintas jika terjadi kemacetan saat antrean kendaraan di SPBU.

"Contohnya di Kabupaten Rokan Hilir, Alhamdulillah sudah tersolusikan, tidak ada masalah lagi," tukas Wira.