Kelola DAS, Strategi Pemprov Kalsel Kurangi Dampak Banjir di Masa Depan

BANJARBARU, KOMPAS.com - Untuk mengurangi dampak banjir yang kerap melanda sebagian wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) Pemprov Kalsel telah membuat kajian pengamanan lingkungan.

Kajian tersebut merupakan kolaborasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Pemprov Kalsel, berisi strategi pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito guna mereduksi banjir.

Hasil kajian strategi pengelolaan DAS Barito itu langsung diserahkan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor ke sejumlah kepala daerah dengan penandatanganan nota kesepahaman.

Baca juga: Cerita Warga Kalsel Harus Hadapi Banjir Sampai 3 Kali dalam Setahun

Di hadapan para kepala daerah, selain pengelolaan DAS Barito, Sahbirin juga memaparkan sejumlah progam yang sedang dan yang akan dilakukan oleh Pemprov Kalsel untuk mereduksi banjir.

Di antaranya melalui program Desa Sasangga Banua dan program Sungai Martapura Bungas.

"Kalsel terus berupaya melakukan berbagai kampanye kepada masyarakat untuk melakukan aksi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim melalui program Desa Sasangga Banua dan program Sungai Martapura Bungas, yang salah satu tujuannya untuk mereduksi banjir," ujar Sahbirin dalam keterangan resminya yang diterima, Jumat (14/1/2022).

Di sisi lain, Provinsi Kalsel kata Sahbirin juga melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan pemerintah pusat pada skala tapak dalam mitigasi bencana.

"Misalnya, program Kampung Siaga Bencana, Taruna Tanggap Bencana oleh Kemensos, Program Kampung Iklim oleh KLHK. Juga melalui Sekretariat Forum DAS Barito, dengan prinsip one river one management," jelasnya.

Sementara itu, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Ruandha Agung Sugadirman, memaparkan Rencana Aksi Pengamanan DAS Barito, yang telah melewati serangkaian kajian bersama tim universitas dan instansi terkait.

Menurutnya, hasil kajian pengelolaan DAS Barito harus dimasukkan dalam regulasi pemerintah daerah.

"Berdasarkan arahan Presiden, kami melakukan kajian komprehensif bagaimana penanganan pasca banjir sehingga ada solusi permanen secara terstruktur dan sistematis, agar bencana banjir ini bisa kita minimalisir," jelas Ruandha Agung.

"Dengan adanya MoU dari Gubernur ke bupati walikota, hasil kajian ini bisa dimasukkan ke dalam regulasi pemerintah daerah," tambah dia.

Ruandha menambahkan, salah satu rekomendasi untuk mereduksi banjir di Kalsel adalah, pembangunan bendungan.

Baca juga: Banjir Rendam Ratusan Rumah di Banjar Kalsel, Tinggi Air Capai 1 Meter