Blitar Bumi Bung Karno: Ke Haribaan Ibunda, Soekarno Pulang (Bagian 1)

BLITAR, KOMPAS.com - Ketika Presiden Soekarno wafat pada 21 Juni 1970, Jenderal Soeharto baru sekitar dua tahun menduduki kursi kepresidenan.

Soeharto ditetapkan sebagai penjabat Presiden melalui sidang MPR Sementara pada Maret 1967.

Setahun sebelumnya, Soeharto adalah Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban pemegang Surat Perintah 11 Maret yang diberikan Presiden Soekarno pada 1966, terlepas dari segala kontroversi perihal surat tersebut.

Dalam waktu tiga tahun, karir Soeharto melaju kencang di tengah prahara politik dan kemanusiaan pascaperistiwa Gerakan 30 September 1965 atau yang dikenal dengan istilah G-30S-PKI.

Soeharto mengambil alih tugas Panglima Angkatan Darat setelah Letnan Jenderal Ahmad Yani gugur dalam peristiwa G-30S-PKI yang penuh misteri.

Ketika Soekarno mangkat, Soeharto masih berjibaku dengan konsolidasi kekuasaan.

Di sisi lain, pengaruh Soekarno yang juga Proklamator Kemerdekaan Indonesia itu masih sangat kuat di hati rakyat.

Kharisma dan visinya tentang revolusi kemandirian dan kemerdekaan bangsa dari imperialisme ekonomi asing, terutama Bangsa Barat, masih menjadi tumpuan harapan Indonesia muda yang baru terlepas dari kolonialisme.

Baca juga: Kisah Penahanan Bung Hatta di Pesanggrahan Menumbing Bangka Barat (Bagian I)

Soekarno juga pemimpin yang membuktikan kepulauan dan keragaman budaya nusantara dapat bersatu dalam bingkai Indonesia.

Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam menilai Soeharto masih merasa terancam oleh pengaruh kuat Soekarno.

Bahkan, setelah Sang Proklamator Kemerdekaan itu meninggal.

Asvi, dalam buku Bung Karno Dibunuh Tiga Kali, meyebut Soeharto merasa tidak nyaman meskipun telah mengucilkan Soekarno sebagai tahanan politik di Wisma Yaso sejak 1967.

Ketika Soekarno meninggal, Soeharto memutuskan memakamkannya di Kota Blitar, Jawa Timur, melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1970 tertanggal 21 Juni 1970.

Para peneliti dan pengamat termasuk Asvi melihat keputusan itu merupakan upaya menjauhkan Soekarno dari pusat kekuasaan di Jakarta serta basis pendukungnya di Jawa Barat.

Keputusan yang lebih didasarkan pada pertimbangan politik dan tidak melibatkan pertimbangan pihak keluarga Bung Karno.

Padahal, seperti ditulis Cindy Adams dalam Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Soekarno telah berwasiat tentang lokasi pemakamannya di daerah Priyangan (Parahyangan).

Banyak yang menginterpretasikan lokasi itu antara Kebun Raya Bogor atau Istana Batu Tulis.