Tambah Faskes untuk Layani Vaksinasi Covid-19 Tahap 2, Dinkes Banyumas Gandeng Klinik Swasta

PURWOKERTO, KOMPAS.com - Pemkab Banyumas, Jawa Tengah, akan menambah fasilitas kesehatan (faskes) untuk melayani penyuntikan vaksin Covid-19 tahap kedua terhadap hampir 60.000 sasaran.

"Di samping mendata (calon penerima), kami juga menyiapakan faskes, saya rasa perlu ditambah," kata Kepala Dinkes (Dinkes) Banyumas Sadiyanto di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa (9/2/2021).

Baca juga: Vaksinasi Tahap Kedua di Banyumas Dimulai Bulan Ini, Sasaran 60.000 Orang

Sadiyanto mengatakan, pada tahap kedua nanti akan menambah faskes dengan menggandeng klinik swasta yang lain.

Pasalnya, pada tahap pertama vaksinasi hanya dilakukan di 59 faskes yang terdiri dari 40 puskesmas, 16 rumah sakit dan tiga klinik swasta.

"Klinik di Banyumas ada sekitar 70, nanti mungkin akan kami libatkan, kalau punya rantai pendingin, kemudian ada SDM-nya, kita mintai bantuan untuk melaksanakan program negara," ujar Sadiyanto.

Namun, pelayanan vaksinasi di klinik swasta akan melalui proses verifikasi terlebih dahulu.

"Kita lihat dulu, memenuhi syarat atau tidak. Kalau memenuhi syarat semua (70 klinik) lebih baik, tapi kita lihat dulu, jangan sampai tidak memenuhi standar, tapi melayani vaksinasi," jelas Sadiyanto.

Baca juga: Bupati Banyumas Sebut Tingkat Kematian Covid-19 dan Hunian RS Menurun berkat PPKM

Sementara itu, terkait sasaran usia penerima vaksin tahap kedua nanti, masih sama, yaitu antara 18 hingga 59 tahun.

"Ada info vaksin Sinovac bisa digunakan untuk lansia, tapi kami belum menerima surat resminya. Kami akan mengikuti ketentuan yang ada, karena belum ada pemberitahuan resmi, kami mendata yang 18 tahun sampai 59 tahun," kata Sadiyanto.

Diberitakan sebelumnya, vaksinasi Covid-19 tahap kedua di Kabupaten Banyumas akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

Sadiyanto mengatakan, total terdapat hampir 60.000 sasaran pada vaksinasi tahap kedua.

"Sasarannya yaitu pelayan publik yang terdiri dari TNI, polisi, anggota DPRD, Satpol PP, perangkat atau kepala desa, pejabat negara, ASN, pegawai dengan perjanjian kerja, pegawai BUMN/BUMD, dan pelayanan publik lainnya," kata Sadiyanto.