Pemerintah Larang Mudik, Bupati Wonogiri Perkuat Pengawasan Terminal Bus

WONOGIRI, KOMPAS.com-Bupati Wonogiri, Joko Sutopo menyatakan pihaknya akan memperkuat pengawasan terminal bus antar kota antar propinsi (AKAP) menyusul adanya larangan mudik dari pemerintah pusat.

Pengawasan di terminal menjadi obyek utama lantaran masih banyaknya perantau dari Jabodetabek yang mudik ke Wonogiri.

“Kami akan memperkuat pengawasan di terminal mulai besok. Selain itu memperkuat sumber daya manusia paramedis dan tenaga kesehatan dilengkapi dengan alat pelindung diri yang memadai,” ungkap Bupati Wonogiri, Joko Sutopo yang akrab disapa Jekek saat dihubungi Kompas.com, Selasa (21/4/2020) petang.

Baca juga: Pemudik Hampir 10 Ribu Orang, Gunungkidul Dukung Larangan Mudik

Jekek mengatakan total perantau dari Jabodetabek yang mudik ke Kabupaten Wonogiri hingga Senin (20/4/2020) mencapai 42.000 orang.

Jumlah pemudik mengalami penurunan setelah masifnya pemberitaan imbauan larangan mudik di tengah pandemik Covid-19.

Bagi Jekek, masih banyaknya perantau yang pulang ke Wonogiri di saat pemerintah pusat melarang mudik menjadi persoalan dilematis bagi Pemkab Wonogiri.

Untuk itu Pemkab Wonogiri lebih memilih mengatasinya dengan memperkuat basis pencegahan penindakan dan mempersiapkan recovery (jaring pengaman sosial) agar terjaga stabilitas sosial ekonomi di Kabupaten Wonogiri.

“Banyak perantau yang sudah memiliki rumah sendiri-sendiri. Tinggal itu dijadikan tata nilai dan pemahaman pada keselamatan jiwa. Siapa yang tidak patuh dan taat pada keselamatan jiwa,” ungkap Jekek.

Baca juga: Sembuh Dari Covid-19, Sopir Ekspedisi Wonogiri-Bogor Dapat Hadiah Uang Tunai

Jekek optimis perantau sudah memiliki kesadaran dengan pemberitaan secara masif untuk isolasi mandiri.

Hal itu terbukti dari kepatuhan perantau yang melapor ke RT setempat saat tiba di kampung halaman.

Ia menambahkan Pemkab Wonogiri tidak akan menyia-nyiakan perantau yang nekat mudik ke kampung halaman.

Pemudik yang nekat akan diberikan edukasi untuk mengisolasi diri mandiri dan segera memeriksakan diri bila mengalami gejala klinis Covid-19.

“Tentu bagi pemudik yang tidak ada kepatuhan himbauan dari pemerintah pusat kan tidak akan mungkin kami kunyo-kunyo (sia-siakan). Maka kami edukasi agar mereka melakukan isolasi mandiri secara mandiri , pembatasan aktivitas sosial hingga pemeriksaan dini terhadap gejala klinis yang mungkin ada,” ungkap Jekek.

Ia mengatakan, Pemkab Wonogiri sudah mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk sementara menghentikan armada bus trayek Wonogiri-Jabadetabek.

Bahkan, pemikiran itu sudah disampaikan sejak awal saat pemerintah pusat gencar mengimbau warga tidak mudik.

“Bila larangan itu tidak ada kepatuhan maka harus ada evaluasi besar yang harus dilakukan terkait fasilitas berupa sarana dan prasarana. Jangan sampai himbauan sudah dilakukan sebagai satu kebijakan tetapi fakta riil di lapangan pemudik kami di lapangan dari waktu ke waktu terus bertambah,” demikian dikatakan Jekek.