KKP Siapkan Draft Perpres untuk Perkuat Aturan Teluk Benoa Kawasan Konservasi Maritim

BALI, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya membantah pihaknya akan merevisi aturan yang dibuat Susi Pudjiastuti terkait Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi.

Brahmantya menyatakan, justru pihaknya sedang sedang mempersiapkan draf Peraturan Presiden soal Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan. Aturan itu akan memperkuat Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim.

"Jadi kabar yang beredar selama ini bahwa Kepmen KKP (soal Teluk Benoa) itu tidak benar. Justru kami sedang mempersiapkan draft perpres untuk memperkuat kawasan konservasi maritim," kata Brahmantya kepada Kompas.com saat mendampingi kunjungan kerja Komisi IV DPR RI di Benoa, Bali, Kamis (28/11/2019).

Baca juga: Tolak Reklamasi Benoa, Komisi IV DPR Segera Tingkatkan Kepmen Jadi Perpres

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi mengatakan, peraturan menteri KKP bahwa teluk Benoa adalah kawasan konservasi harus mendapat legitimasi dari Komisi IV.

"Kami komisi IV akan mendorong untuk meningkatkan peraturan itu menjadi perpres," tandas Dedi.

Kesucian Bali

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengatakan, Bali harus dijaga kesuciannya. Alam Bali harus dijaga spiritualitasnya sehingga tak berubah menjadi Jakarta.

Dedi menjelaskan, Bali tumbuh dan berkembang menjadi pusat keparawisataan Indonesia serta terkenal di seluruh dunia. Selain alamnya yang eksotis, kata Dedi, orang berkunjung ke Bali karena masyarakatnya masih memegang kuat spiritualitas.

"Apa yang menjadi spirit Bali itu adalah Tuhan dan manusianya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, maka masyarakat Bali harus dijaga kesuciannya. Pohon, gunung dan batu harus dijaga kesuciannya," kata Dedi di hadapan tokoh masyarakat dan tokoh adat Bali.

Untuk mencegah kesucian Bali hilang, Dedi mengatakan, pemanfaatan alamnya harus dipilah, mana yang boleh diekspolitasi untuk kepentingan manusia dan mana yang tidak boleh agar keseimbangannya tetap terjaga.

Dedi mengatakan, dalam perspektifnya, tempat-tempat yang suci itu adalah kawasan-kawasan yang di dalamnya terdapat unsur keseimbangan dan keberlangsungan manusia. Ada mata air, laut, gunung dan lainnya harus dijaga agar tetap seimbang, sehingga melahirkan manusia Indonesia seutuhnya sebagaimana yang tercatat dalam UUD 1945.
"Bali itu, orang berkunjung kan karena ada kekuatan spiritualitas yang ada dalam tariannya, debur ombak, aliran air, embusan angin, suara gunung, dan seluruh alam semestanya," kata politisi Golkar ini.

Namun, kata Dedi, jika Bali diubah seperti Jakarta, maka spiritualitasnya menjadi hilang dan deburan ombak tak eksotis lagi, serta udaranya tidak menjadi kekuatan spiritual.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Bali Tetap Menjadi Bali, Tak Berubah Jadi Jakarta

Dedi mengakui ada kekhawatiran di masyarakat Bali bahwa ke depan orang tak datang berkunjung lagi ke Bali, sehingga bangunan tradisional di Bali hanya menjadi tembok mati yang tak menarik orang untuk mengunjungi.
Kegelisahan masyarakat Bali itu, kata Dedi, akan dipadukan agar pembangunan tetap berkesinambungan tetapi keseimbangan spiritualitas Bali terus terjaga.