Kepala Dinas Tak Hadir Saat Rapat Paripurna, Ridwan Kamil Dihujani Interupsi

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dihujani interupsi saat rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat dengan agenda jawaban Gubernur Jawa Barat terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Jawa Barat mengenai Raperda tentang APBD Tahun Anggaram 2020, di gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Jumat (15/11/2019).

Salah satu penyebabnya, banyak kepala organisasi perangkat daerah (OPD) atau kepala dinas mangkir dari rapat paripurna.

Dari pantauan Kompas.com, hanya segelintir kepala dinas yang hadir dalam rapat. Mereka di antaranya adalah Kepala Dinas Perhubungan Hery Antasari, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dedi Sopandi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ade Afriandi serta Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Linda L Amin. Sisanya, tiap OPD hanya diwakilkan oleh pejabat eselon III.

Baca juga: Penjelasan Lengkap Ridwan Kamil soal Kolam Renang Rp 1,5 Miliar

Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Yuningsih meluapkan kekesalannya saat melihat kursi para kepala dinas kosong selama rapat.

"Nampaknya di forum paripurna ini kepala OPD sangat tidak kompak, padahal ini pernah disampaikan oleh rapat paripurna sebelumnya oleh fraksi kami. Ini kebutuhan mereka," ujar Yuningsih saat melontarkan interupsinya.

"OPD-nya suruh berdiri mana," timpal salah seorang anggota dewan.

Yuningsih mengaku kecewa dengan sikap para kepala dinas yang terkesan menganggap sepele rapat paripurna. Padahal, rapat tersebut membahas masalah anggaran yang akan digunakan setiap dinas.

"Karena memang pandangan umum dan jawaban ini (adalah) kebutuhan kepala OPD karena beliau-beliau ini pengguna anggaran," ucapnya.

Baca juga: Ini Alasan Ada Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Bahkan Yusningsih meminta Ridwan Kamil untuk menegur anak buahnya yang tak hadir dalam rapat.

"Apakah beliau-beliau ini tidak sesuai ditempatkan sebagai kepala OPD perlu disikapi Pak Gubernur atau mungkin diskresi perlu diganti. Yang berikutnya ini juga ada usulan Raperda tentang pasar ini mana kepala OPD dari Dinas Perdagangan, ini sangat perlu. Jadi ke depan kami tidak mau lagi melihat seperti ini," jelasnya.