Ini Strategi Pemkab Karawang Cegah Kebocoran Pendapatan dari PBB

KARAWANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mempermudah masyarakatnya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Misalnya, melalui marketplace dan toko ritel. Tujuannya untuk meminimalkan kebocoran pendapatan daerah dari sektor PBB.

"PBB bisa dibayarkan oleh masyarakat melalui ritel-ritel seperti Indomaret, juga marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia dan Traveloka," kata Pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Karawang Ahmad Mustopa, Senin (7/10/2019).

Baca juga: Dedi Mulyadi Ingin Purwakarta, Karawang, dan Kabupaten Bekasi Terintegrasi

Bahkan, baru-baru ini Bapenda Karawang membuka pelayanan pembayaran pada Sabtu (28/9/2019) dan Minggu (29/9/2019).

Pada Sabtu itu, Bapenda membuka payment night pelayanan di KCP pada pukul 14.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB.

Sedangkan, pada Minggu, lokasi pembayaran disediakan di Resinda Park Mall yang dibuka pada pukul 14.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB

Mustopa mengatakan, kemudahan pembayaran tersebut dilakukan guna mencegah kebocoran pendapatan daerah dari sektor PBB.

Sebab, menurut dia, potensi pendapatan dari PBB sangat besar untuk pembangunan daerah.

Bapenda Karawang juga berencana menerapkan sistem pembayaran melalui aplikasi.

"Sehingga masyarakat yang akan melakukan pembayaran pajak tidak perlu lagi menuju kantor Bapenda," kata Mustopa.

Mustopa mengatakan, kemudahan pembayara PBB pedesaan dan perkotaan diterapkan berdasarkan Surat Edaran Nomor :973/1857/PBB. 

Masyarakat juga bisa membayar PBB melalui Kantor Pusat Bank BJB Karawang dan BJB KCP Bapenda Kabupaten Karawang, yang dibuka mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB.

Sementara itu, target PBB di Karawang mencapai 71 persen dari target pendapatan pada sektor PBB di tahun 2019 mencapai Rp 270 miliar.

Baca juga: Gempa Susulan Guncang Ambon, Warga Panik Berhamburan