Kasus Video Seks 3 Pria 1 Wanita Terbongkar, Ini Tanggapan Ulama hingga DPRD

GARUT, KOMPAS.com – Pengungkapan kasus video seks 3 pria 1 wanita di Garut oleh aparat kepolisian, mendapat apresiasi dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut KH Sirojul Munir hingga anggota DPRD Garut.

Mereka mendukung langkah aparat hukum memproses para pelaku dalam video tersebut.

Ketua MUI Kabupaten Garut, KH Sirojul Munir yang dihubungi lewat telepon genggamnya meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya agar menjadi efek jera bagi para pelakunya.

“Penegakan hukum harus betul-betul dimaksimalkan, harus segera ditangani, cari siapa yang melakukan dan men-share videonya. Ini harus ditangani,” tegas Munir saat dihubungi lewat telepon genggamnya, Kamis (15/08/2019).

Baca juga: Mantan Suami Istri Sengaja Rekam Adegan Video Seks 3 Pria 1 Wanita, Tak Sangka Bocor

Hal yang sama diungkapkan oleh Subhan Fahmi, anggota DPRD Garut yang baru dilantik pada Selasa (13/08/2019) lalu.

Anggota DPRD Garut dari Fraksi PKB tersebut meminta aparat hukum menindak tegas para pelaku dan mencari pihak yang menyebarkan video tersebut.

“Terima kasih Pak Kapolres Garut, saya minta upaya penegakan hukum secara tegas terhadap para pelaku dan penyebar videonya,” katanya kepada wartawan Kamis 15/08/2019).

Fahmi menegaskan, upaya penegakan hukum harus dilakukan agar ada efek jera bagi para pelaku dan penyebar video tersebut.

Sebab, dampak dari penyebaran video tersebut cukup besar dan dirinya khawatir video diakses oleh anak-anak di bawah umur.

“Dampaknya cukup besar, karena tersebar di media sosial, kami khawatir anak di bawah umur juga bisa mengaksesnya,” katanya.

Baca juga: Ini Alasan A Jual dan Rekam Istrinya dalam Video Seks 3 Pria 1 Wanita

Fahmi pun meminta pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika segera menghubungi Kementerian Komunikasi dan Informatika agar segera menutup akun media sosial yang menyebar video tersebut.  Serta, memberikan imbauan kepada pengguna media sosial agar tidak menyebarkan video tersebut.

“Pemerintah daerah juga harus bergerak menghentikan penyebaran videonya, jangan sampai terus menyebar luas, harus segera dihentikan,” katanya.