Demokrat Aceh Utara Laporkan PPK ke Bawaslu Terkait Dugaan Penggelembungan Suara

ACEH UTARA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Demokrat Aceh Utara, melaporkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Geureudong Pase ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Aceh Utara, Jumat (26/4/2019).

Ketua Divisi Advokasi dan Hukum DPC Partai Demokrat Aceh Utara, Wahyu Saputra menyebutkan, partainya menduga terjadi praktik curang berupa penggelembungan suara, salah satunya terjadi di PPK Geureudong Pase.

“Di Kecamatan Geureudong Pase terjadi penggelembungan suara terhadap salah satu partai politik yang awalnya berdasarkan C1 hanya memperoleh 500 suara. Tetapi direkap di kecamatan atau DA1 partai tersebut diduga memperoleh 1.000 suara lebih. Ini merugikan Demokrat dan semua kontestan,” kata Wahyu, Jumat.

Baca juga: Bawaslu Tunggu Laporan Dugaan Penggelembungan Suara Pemilu di Surabaya

Dia meminta agar Bawaslu segera memproses aduan tersebut. Wahyu juga meminta agar penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan kabupaten benar-benar bekerja secara profesional dalam proses rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu.

“Bawaslu kita minta proses detail kasus ini, agar terungkap siapa yang salah dan siapa yang curang,” katanya.

Ketua PPK Geureudong Pase, Nasruddin mengatakan, sudah mendengar soal laporan tersebut. 

“Itu memang haknya Demokrat. Acara pleno yang telah kami lakukan sudah sesuai dengan aturan, dan saat pleno di kecamatan pun tidak ada saksi mengajukan keberatan termasuk Demokrat. Berikutnya kami tunggu bagaimana tindak lanjut Bawaslu,” ujarnya.

Baca juga: Maraknya Laporan Penggelembungan Suara, Bawaslu Riau Minta Bantuan Masyarakat Kirimkan Foto C1