Tommy Soeharto: Apa Masyarakat Akan Makan Batu, Makan Aspal, Kan Tidak..

BOYOLALI, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto menyebut anggaran dana desa yang dikucurkan pemerintah belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Menurut Tommy, anggaran senilai Rp 70 triliun yang dikucurkan pemerintah selama ini hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur di desa saja.

"Ini bukan dana yang kecil, tentunya dana ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun disayangkan bahwa dana tersebut hanya untuk infrastruktur. Apa masyarakat akan makan batu, makan aspal, kan tidak," katanya di sela-sela pengukuhannya sebagai Ketua Dewan Pembina Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (1/3/2019).

Baca juga: Tommy Soeharto Napak Tilas Hutan Mangrove Cikiong di Karawang

Tommy mengatakan, sistem perekonomian berbasis pedesaan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

"Di sinilah nanti program-program kerakyatan Partai Berkarya akan bisa dijalankan. Dan tentunya untuk mencapai hal itu tanpa ada didukung kebijakan pemerintah daerah yang baik tidak bisa berjalan dengan baik," kata dia.

Sehingga untuk mewujudkan kebijakan tersebut, kata Tommy, caranya adalah dengan menempatkan kader Partai Berkarya di DPRD kabupaten/kota dan provinsi serta DPR RI.

"Karena hanya itulah yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam waktu kurang lebih 40 hari lagi kita akan bersinergi secara maksimal untuk bisa berkolaborasi dengan perangkat desa yang tergabung dalam Parade Nusantara maupun mantan kepala desa yang ada," ungkapnya.

Tommy juga mengajak kepada para kepala desa untuk mewujudkan Pemilu 2019 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil).

Baca juga: Muchdi Pr Dukung Jokowi-Maruf, Ini Respons Ketua DPP Partai Berkarya

Upaya untuk mewujudkan pemilu luber judir tersebut, pihaknya akan membuat aplikasi tabulasi di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional.

"Bagaimana tabulasi ini bekerja dengan baik, yaitu dengan mengupload formulir C1 yang ada di setiap TPS. Karena 90 persen KPPS adalah perangkat desa dan di sinilah kita harus bersinergi," ujar dia.

Sinergitas perangkat desa inilah, ujar Tommy sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi hilangnya surat suara pemilih pada 17 April mendatang.