KLHK Usut Kasus Limbah B3 di Markas Militer Surabaya

SURABAYA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang mendalami dan melakukan proses penyelidikan terkait adanya kegiatan penimbunan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) di kawasan markas militer yang berada di Jawa Timur.

Direktur Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi (P2SA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Yazid Nurhuda, mengatakan, penyelidikan dilakukan setelah sempat ramai di media massa.

Sebelum kasus penimbunan limbah B3 di markas militer itu mencuat di media, Yazid mengaku sudah melakukan pengawasan.

"Kami kan punya kantor wilayah di daerah. Nah, teman-teman dari Gakkum Jabalnusra sudah melakukan pengawasan dan penyelidikan terhadap informasi itu (penimbunan lahan di markas milier), tapi lebih kepada pengawasan," ucap Yazid kepada Kompas.com, Rabu (27/2/2019).

Baca juga: KLHK Akan Verifikasi Korban Terdampak Material Limbah B3 di Markas Militer

Yazid menegaskan, pihaknya juga sudah melakukan bahan pengumpulan bahan keterangan terkait adanya kegiatan penimbunan limbah B3 di kawasan militer.

"Sebenarnya sudah ada informasi yang sampai ke saya kegiatan pengumpulan bahan keterangan sudah dilakukan. Tapi waktu itu belum sampai ke titik yang menjurus," jelasnya.

KLHK saat ini, kata Yazid, sedang menindaklanjuti kemungkinan adanya tindak pidana dalam kasus penimbunan limbah B3 di kawasan militer tersebut.

Sementara dalam proses penyelidikan yang sedang berjalan, Yazid menjelaskan telah melibatkan banyak tim agar penyelidikan bisa berjalan komprehensif. 

Baca juga: KLHK Bentuk Tim Terpadu, Dalami Kasus Penimbunan Limbah B3 di Markas Militer

"Tindak pidananya sedang kita dalami. Kita sudah bentuk tim, ada dari tim terpadu, tim pengawasan, penegakan hukum, dan penyidik campur jadi satu. Jadi lebih komprehensif," tegas Yazid.

Ia menginginkan, dalam waktu dekat, proses penyelidikan kasus penimbunan limbah B3 di kawasan militer tersebut bisa segera membuahkan hasil.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat tim yang sedang bekerja kita bisa tahu ada hasilnya," pungkas dia.

Sebagaimana diketahui, Berdasar investigasi yang dilakukan Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton), setidaknya tercatat ada lima kawasan militer di Jawa Timur yang dijadikan lokasi penimbunan limbah B3 sejak tahun 2016-2018.

Baca juga: Emil Dardak: Basis Industri Jatim Terlalu Besar untuk Tidak Punya Pengolahan Limbah B3

Penimbunan limbah B3 di kawasan militer itu, antara lain, berada di Bumi Marinir Karang Pilang, Surabaya, AURI Pusdiklat Kenjeran Surabaya, AURI 222 Radar Ploso Jombang, AURI Raci Desa Bendungan Pasuruan, dan Pusdiklat Brimob Watu Kosek Mojokerto.

Sebelumnya, Kepala Biro Humas Pemprov Jawa Timur, Aries Agung Paewai, mengatakan, Gubernur Jatim sudah membahas persoalan limbah B3 di Jawa Timur bersama beberapa pihak-pihak terkait di Jakarta, Kamis (21/2/2019) lalu.

"(Persoalan limbah B3) itu menjadi konsen paling utama beliau (Khofifah) karena berdampak kepada masyarakat luas," kata Aries kepada Kompas.com, Senin (25/2/2019).

Mengenai adanya penimbunan limbah B3 yang berada di kawasan militer, Aries menjelaskan bahwa masing-masing kesatuan di TNI masih dalam tahap melakukan investigasi.

"Karena itu kan wilayahnya mereka (TNI). Upaya ibu gubernur melakukan komunikasi, koordinasi, dengan kesatuan-kesatuan yang dimaksud," kata Aries.