Dedi Mulyadi: Pak Jokowi Menanggung Beban dari BPJS

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Joko Widodo- Ma'ruf Amin Jawa Barat Dedi Mulyadi mendesak karut marut penyelenggaraan jaminan sosial untuk masyarakat yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar segera diselesaikan.

Sebab, hal itu menjadi salah satu faktor yang akan menggerus elektabilitas Joko Widodo.

Menurut Dedi, dalam ajang Pilpres 2019, Jokowi-Ma’ruf Amin menjadi korban serangan isu buruknya pelayanan BPJS yang kerap dimainkan oleh kubu pesaing, Prabowo-Sandiaga.

"Pak Jokowi menanggung beban dari BPJS. BPJS harus berjuang dong, harus memberikan kontribusi, jangan mendegradasi (Jokowi). Harus bertanggung jawab," kata Dedi di Bandung, Jumat (1/2/2019).

Lebih lanjut Dedi menjelaskan, BPJS harus memperlihatkan tanggung jawabnya. Salah satunya adalah melakukan audit dan kemudian mengumumkan hasilnya kepada publik secara terbuka, sehingga masyarakat tahu betul apa permasalahan yang dihadapi BPJS

"Hasil audit harus diumumkan ke publik dan yang mengumumkan jangan jajaran BPJS, yang mengumumkan harus auditor," ucapnya.

Baca juga: BPJS Nunggak Rp 8 Miliar, RSUD Polewali Mandar Batasi Pasien Berobat

Dedi melanjutkan, jika permasalahan utama yang dihadapi BPJS adalah iuran yang tak sebanding dengan jumlah biaya yang dikeluarkan BPJS untuk melayani pasien, maka lembaga itu harus menyampaikannya secara terbuka.

"Kalau itu masalahnya, pemerintah harus menangani karena yang berobat kan rakyat Indonesia. Pemerintah harus menangani seluruh problem yang ditimbulkan karena besarnya jumlah pasien yang masuk ke rumah sakit," tuturnya.

Meski demikian, jika hasil audit menunjukkan adanya kesalahan manajemen di dalam tubuh BPJS, mau tidak mau harus ada perombakan di tubuh BPJS. Hal itu agar BPJS dikelola oleh orang-orang yang memiliki kapasitas yang baik.

"Sehingga tidak lagi muncul hoaks. Yang buat hoaks itu enggak ngerti, tidak bisa membedakan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan, sehingga dibuat hoaks bahwa uang BPJS diinvestasikan ke infrastruktur. Untuk menangkal hoaks itu, umumkan saja ke publik secara terbuka. Daripada setiap hari kita dapat gorengan masalah BPJS, padahal antara BPJS dengan presiden itu berbeda, itu kan salah satu unit pengelola saja," kata Dedi.

Baca juga: Ini Alasan BPJS Kesehatan Putus Kerja Sama 11 Klinik dan Satu RS di Karawang

Lebih jauh Dedi mengatakan, kehadiran BPJS telah membuat masyarakat Indonesia terlindungi. Masyarakat, kata Dedi, tidak lagi khawatir sakit karena biaya pengobatan kesehatan sudah ditanggung BPJS. Kondisi tersebut membuat jumlah pasien BPJS pun membludak.

"Meningkat karena masyarakat merasa dilindungi asuransi yang dinamakan BPJS. Sehingga, sakit pilek saja ke dokter, ke rumah sakit, dan itu menimbulkan biaya. Kalau tidak ada jaminan, tidak akan berobat, masyarakat kita kan gitu," katanya.