BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma’ruf Amin Jawa Barat Dedi Mulyadi mengomentari polemik yang terjadi sebelum debat Capres-Cawapres RI 2019 yang akan digelar pada tanggal 17 Januari 2019 mendatang.
Dedi mengatakan, polemik terjadi akibat tidak adanya keterbukaan kepada publik terkait konsolidasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin dan Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga.
“Menurut saya ini karena ada ketidakterbukaan dari tim atas aspek-aspek yang menjadi pembicaraan mereka. Kan yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak dengan KPU yang bersifat internal, tiba-tiba di luar menjadi hujatan,” kata Dedi, Kamis (10/1/2018).
Lebih lanjut Dedi berharap debat capres-cawapres nantinya berjalan seperti biasanya tanpa harus diberikan kisi-kisi pertanyaan kepada para calon.
“Debat itu harusnya dibiarkan saja natural,” ucapnya.
Baca juga: Daftar Pertanyaan Debat Dikirim kepada Capres-Cawapres pada Hari Ini
Dedi mengatakan, dengan diberikannya kisi-kisi pertanyaan debat kepada para calon, hal tersebut dikhawatirkan membuat jalannnya debat menjadi tidak seru.
“Memberi tahu kisi-kisi memang tidak dilarang undang-undang, tidak juga bertentangan dengan aspek-aspek yang mengatur regulasi pilpres. Tetapi pemberian kisi-kisi membuat para calon tidak punya efek surprise dalam menjawab sebuah pertanyaan,” ungkapnya.
“Tantangannya menjadi tidak ada. Maka jawabannya terformat, naturalnya tidak ada. Kalau naturalnya tidak ada, semua ter-setting dan terskenariokan. Biasanya ini jadi tidak ramai ditonton,” sambungnya.
Meski demikian, Dedi tetap mengimbau kepada seluruh pendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin untuk menonton jalannya debat.
Baca juga: KPU Beri Kisi-kisi 20 Pertanyaan ke Kandidat Pilpres, Tak Semua Keluar dalam Debat
Mantan bupati Purwakarta ini pun optimistis Jokowi dan Ma’ruf Amin bisa menghadapi debat tersebut secara santai dengan segala pengalaman keduanya.
“Mari kita lihat bersama kapasitas calon yang kita miliki. Calon kita kan, tidak hanya punya kapasitas di debat tapi sudah dibuktikan dalam kerja walau kerjanya selalu salah, kata oposisi. Kalau pernah jadi pemimpin kan sudah teruji, mau ngomong anggaran juga ngerti. Pak Jokowi pernah jadi wali kota, gubernur, jadi mengerti langkah menangani masalah,” ujarnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.