Isu SARA hingga KDRT Warnai Pemilihan Rektor Unpad, Ini Kata Menristek Dikti

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi Mohamad Nasir menegaskan akan mengevaluasi proses pemilihan rektor Universitas Padjadjaran secara komprehensif menyusul kontroversi yang mewarnainya.

"Pemilihan rektor harus kami evaluasi dulu sebelum kami melakukan proses pemilihan. Kami ingin cek proses dalam pemilihan tiga besar ini apakah sudah mengikuti proses yang benar?" ujar Nasir di ITB, Kamis (11/10/2018).

Baca juga: Kisah Bocah-bocah Pengasuh di Sampang, Bersekolah Sambil Mengasuh Adik (1)

Tiga nama yang lolos mengikuti proses akhir pemilihan rektor, yaitu Obsatar Sinaga, Aldrin Herwany, dan Atip Latipulhayat, menimbulkan sejumlah polemik, mulai dari dugaan KDRT hingga isu kesukuan calon rektor.

Menanggapi hal tersebut, Nasir akan mengevaluasi apakah prosesnya telah melalui prosedur dan aturan yang berlaku atau tidak.

"Itu serba mungkin, semua harus ikuti prosedurnya," kata dia.

Adapun intervensi yang akan dilakukan Kemenristekdikti seperti melanjutkan penyelidikan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Intelegen Negara (BIN), hingga Badan nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"BNPT apakah terjadi terpapar radikalisme. Jangan sampai menyelesaikan ini masalah dasar belum terselesaikan," kata dia.

Baca juga: 4 Fakta Kasus Mahasiswa Gugat Rektor Unnes, Skorsing 2 Semester hingga Tanggapan Kampus

Saat disinggung mengenai adanya polemik penolakan, Nasir menuturkan, wajar. Namun penyampaian aspirasi harus melalui prosedur yang ditetapkan.

"Keluhan masukan boleh silakan, tetapi harus prosedur, ada aturan, ada tata cara. Kalau keluhan tidak ada tata cara bagaimana kita akomodasi. Ini masih masuk dalam tim, kementerian telah bentuk tim," ungkap dia.