Ridwan Kamil: Jawa Barat Jangan Hanya Jadi Keset Politik

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 48 juta.

Dengan jumlah ini, Jabar menjadi provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia dan menjadi patokan kemenangan dalam setiap ajang pemilihan umum, terutama Pileg dan Pilpres. 

Untuk itu, ia meminta pemerintah pusat lebih menghargai Jawa Barat.

“Jangan hanya menjadikan Jawa Barat sebagai keset politik,” ujar Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, Kamis (6/9/2018) siang.

Baca juga: Ridwan Kamil: Kami Ingin Bangun Manusia yang Religius, Pancasilais, Toleran, dan Kompetitif

Emil menambahkan, sudah waktunya Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinannya meminta lebih banyak bantuan-bantuan pendanaan dari pemerintah pusat.

“Jawa Barat harus dihargai, jangan hanya dihitung sebagai statistik. Setiap pemilihan politik kita dihargai, tapi pada saat kita minta kurang dihargai,” ujarnya.

Selain itu, salah satu agenda politik yang akan diperjuangkan Emil ke pemerintah pusat dalam memimpin Jabar lima tahun ke depan adalah pemekaran wilayah beberapa kabupaten kota.

“Pemekaran wilayah akan jadi agenda politik Jawa Barat. Siapapun presidennya nanti kami akan perjuangkan (pemekaran),” akunya.

Emil pun membandingkan Jabar dengan Jawa Timur. Menurut dia, Jawa Timur yang memiliki 38 kabupaten/kota lebih banyak mendapatkan pendanaan dari pemerintah pusat untuk menyejahterakan 39,29 juta jiwa warganya.

Baca juga: Masuk Gedung Sate, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum Diarak

Sementara Jawa Barat, lanjut Emil, dengan hanya 27 kabupaten/kota dipastikan mendapat pendanaan lebih kecil dari Jatim, meski jumlah penduduknya 48 juta jiwa, terbanyak di Indonesia.

Dengan melakukan banyak pemekaran, Emil berharap, pendanaan dari pemerintah pusat bisa lebih banyak. Selain itu, keuntungan lainnya dari pemekaran adalah pelayanan kepada masyarakat lebih efektif.

“Jumlah daerah sangat menentukan jumlah uang dari pusat karena berbanding lurus dengan jumlah daerah. Jabar harus punya presure politik, jangan hanya pasrah nerima,” tandasnya.