DEPOK, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur Jawa Barat nomor urut tiga, Ahmad Syaikhu, mempertanyakan kebijakan Ridwan Kamil saat menjabat Wali Kota Bandung yang tidak membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di wilayahnya.
Syaikhu menilai, tidak dibentuknya BPBD tingkat Kota Bandung, akan sangat rentan ketika terjadi bencana yang menimpa kota, kabupaten, atau bahkan provinsi.
"Bandung adalah Ibu Kota Jawa barat. Ini kaitannya dengan kesiapan kita menghadapi bencana lingkungan," ucap Syaikhu, dalam debat publik putaran kedua, di Kampus UI Depok, Senin (14/5/2018).
"Saya melihat, di Kota Bandung itu justru Kang Emil mengambil kebijakan tidak membentuk BPBD," tambahnya.
Baca juga: Sudrajat-Syaikhu Bawa Kaus 2018 Asyik Menang, 2019 Ganti Presiden, Debat Pilgub Jabar Berakhir Panas
Hal senada diungkapkan calon gubernur Jawa Barat nomor urut empat, Deddy Mizwar. Ia tidak melihat visi dan misi pasangan Rindu (Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum) yang mengangkat soal isu lingkungan.
"Jangan-jangan, ini baru ngarang. Silahkan diperiksa, tidak ada visi-misi tadi. Tapi baguslah, ada inovasi teknologi pertanian," ucap Deddy.
Menanggapi dua hal itu, Ridwan Kamil menyebut, bahwa di Kota Bandung sudah dibentuk Dinas Kebencanaan. Fungsinya, sambung Emil, sama seperti tugas BPBD. Yaitu, cepat tanggap ketika ada bencana.
"Di Bandung itu ada namanya Dinas Kebencanaan, fungsinya sama saja, pak. Aksinya cepat tanggap kalau ada bencana dan lain-lain," tutur Emil.
Baca juga: Alasan Ridwan Kamil Kenakan Pita Hitam di Debat Kedua Pilgub Jabar
Emil menyebut, sebesar 60 persen wilayah Jawa Barat berpotensi mengalami bencana hidrologis. Karena itu, pasangan Rindu berkomitmen membuat cetak biru yang diberi nama Resillion Provit.
"Inilah yang akan memastikan anggaran, koordinasi, inovasi-inovasi, demi kemajuan Jabar. Insya Allah Resilion Provit menjadi jawaban untuk kebencanaan dari pasangan Rindu," tutup Emil.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
