Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Premium Langka di Garut, Organda Keluhkan Biaya Operasional Angkutan Tidak Imbang

Kompas.com - 03/04/2018, 12:13 WIB
Ari Maulana Karang,
Erwin Hutapea

Tim Redaksi

GARUT, KOMPAS.com - Para pengusaha angkutan umum di Garut saat ini mengeluhkan sulitnya mendapat bahan bakar premium. Mereka terpaksa mengisi bahan bakar angkutan umum milik mereka dengan pertalite yang harganya lebih tinggi karena sulit mendapatkan premium.

"Ya, para pengusaha angkutan sekarang mengeluhkan kelangkaan premium, jadi sekarang terpaksa isi pertalite," ucap Deni Desta, Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, Selasa (3/4/2018).

Deni mengakui, pemerintah selama ini memang menghitung Biaya Operasional Kendaraan (BOK) untuk bahan bakar berdasarkan harga premium.

Secara faktual di lapangan, saat ini premium langka hingga pengemudi angkot terpaksa mengisi dengan bahan bakar pertalite.

"Harga pertalite kan di atas premium, tapi sampai sekarang belum ada yang menaikkan tarif," katanya.

Baca juga: Pemkot Bandung Bagikan 8,7 Ton Beras Premium untuk Korban Banjir Bandang

Pengemudi angkot, menurut Deni, saat ini berada dalam posisi dilematis karena kondisi faktual di lapangan. Di satu sisi harus meningkatkan pelayanan karena harus bersaing dengan angkutan online, di sisi lain bahan bakar premium sulit dicari.

"Jadi kalau memang mau ada kompensasi buat angkot, pemerintah bisa sediakan SPBU yang sediakan premium," ujarnya.

Saat ditemui terpisah, Bendahara Organda Kabupaten Garut Ajat Sudrajat mengakui kelangkaan bahan bakar jenis premium di Garut.

Para pengemudi angkot terpaksa mengisi bahan bakar pertalite karena sulitnya premium. Padahal, tarif angkutan yang ditetapkan pemerintah berdasarkan harga premium.

"Harga pertalite tidak seimbang dengan tarif angkutan yang ditetapkan pemerintah, makanya para pengusaha merugi karena operasional tinggi," jelas Ajat saat ditemui, Selasa (3/4/2018).

Adapun Organda, menurut Ajat, akan segera menyikapi permasalahan kelangkaan premium. Hal ini dilakukan agar para pengusaha tidak terus merugi karena kelangkaan premium.

"Kami akan segera berkoordinasi dengan Dishub membahas persoalan ini. Jika tidak ada kebijakan baru, para pengusaha bisa terus merugi," tuturnya.

Baca juga: Tolak Kenaikan Harga BBM, Mahasiswa Dorong Sepeda Motor dan Segel Kantor Pertamina

Kompas TV Reserse dan Kriminal Polres Kupang, Nusa Tenggara Timur, menyita 1.500 liter bahan bakar minyak jenis solar yang diduga merupakan hasil penimbunan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com