Ganjar: Perbankan Harus Ikut Keroyokan Atasi Kemiskinan

 MAGELANG, Kompas.com - Persoalan kemiskinan tidak akan selesai jika hanya diserahkan kepada pemerintah. Semua pihak khususnya dunia perbankan harus ikut andil mengatasi permasalahan itu.

 Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam acara The 1'st Indonesia International Microfinance Forum (IIMF) 2017 dengan tema Microfinance and Poverty Reduction di Magelang, Sabtu (18/11/2017).

 Persoalan kemiskinan di Jawa Tengah, lanjut Ganjar, masih tinggi saat ini. Meski menurut data BPS pihaknya sudah berhasil menurunkan kemiskinan sebanyak 43.030 jiwa,. Namun demikian, tetap saja penurunan itu masih dianggap belum memuaskan.

 Saat ini lanjut Ganjar, per Maret 2017 angka kemiskinan Jateng pada posisi 13,01persen atau sebesar 4,45 juta jiwa. Kemiskinan tersebut tersebar di sekitar 15 Kabupaten Jateng, seperti Wonosobo, Rembang, Pemalang, Blora, Brebes, dan lainnya.

 "Ini perlu keroyokan, peran perbankkan sangat vital dalam mengatasi permasalahan ini. Jadi saya minta temen-temen perbankan ikut keroyokan juga," tegas Ganjar.

 Menurut  Ganjar, perbankan bisa melakukan banyak hal terkait kemiskinan itu.. Perbankan bisa menyalurkan dana Coorporate Social Responsibility (CSR) untuk beragam kegiatan pengentasan kemiskinan masyarakat.

 Selain itu, dunia perbankan juga bisa mendorong usaha masyarakat tumbuh dengan bantuan modal, tentunya dengan bunga yang ringan.

 "Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga sangat ringan sudah terbukti bisa mengangkat kemiskinan di Jawa Tengah. Kami sudah buktikan dengan Bank Jateng melalui program Mitra Jateng 25, dimana dengan kredit bunga 7 persen mampu membuat ribuan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bangkit dan berkembang," imbuhnya.

 Melalui forum IIMF 2017 ini Ganjar meminta dunia perbankan untuk mendukung program pemerintah tersebut.

 "Sebab jika hanya mengandalkan APBD saja, sampai kapanpun persoalan kemiskinan tidak akan selesai," pungkasnya.

Lembaga keuangan mikro

Hal senada disampaikan Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso. Menurut dia, sektor perbankan memang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan di indonesia.

 "Namun, itu tidak hanya cukup mengandalkan perbankkn, harus ada lembaga keuangan mikro yang dibentuk untuk mengatasi masalah ini, tentunya dengan pinjaman cepat dan suku bunga sangat-sangat rendah," kata Wimboh.

 Wimboh menerangkan, kebanyakan pelaku UMKM yang sangat mikro membutuhkan modal kecil. Untuk itu, mereka akan kesulitan untuk mendapatkan bantuan dari perbankan.

"Meskipun ada, selama ini mereka diberikan kredit konvensional, dengan suku bunga yang sangat tinggi. Itu bukan solusi, justru menambah permasalahan keuangan pelaku usaha kecil," terangnya.

 Menurut Wimboh, pihaknya berharap selain menggandeng perbankkan, pemerintah daerah memberdayakan lembaga keuangan mikro untuk mendukung semua program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan di daerah masing-masing. (KONTRIBUTOR JAWA TENGAH/ANDI KAPRABOWO)