Jabatan Kepala Bapenda, Disbudpar, hingga Satpol PP Dilelang

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Pemkab Banyuwangi melakukan lelang empat jabatan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Diskop-UMKM), serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/11/2017), Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar anas membenarkan lelang pimpinan tersebut. Menurutnya lelang tersebut sebagai bentuk reformasi di tubuh birokrasi pemkab Banyuwangi. Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Lelang jabatannya ini yang bersentuhan langsung dengan publik sehingga dibutuhkan kompetensi dan perofesionalisme," jelas Anas.

Sistem lelang jabatan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Anas mengatakan, lelang jabatan yang dilakukan tahun ini adalah lelang yang ketigakalinya dilakukan Pemkab Banyuwangi. Lelang jabatan yang pertama dilakukan pada awal tahun 2016 lalu untuk jabatan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan lelang kedua untuk seleksi pejabat tinggi pratama atau Sekretaris Kabupaten (Sekkab) 2017.

"Saat dibuka, pendaftarnya cukup banyak bahkan ada PNS yang berasal dari luar kota yang ikut lelang," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Sih Wahyudi menjelaskan, seleksi tersebut terbuka untuk PNS di wilayah Pemkab Banyuwangi dan lingkup Provinsi Jawa Timur.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah minimal pernah menjabat sebagai pejabat eselon III. Memiliki pangkat dan golongan minimal IV-B. Pernah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan (diklat) kepemimpinan tingkat tiga dan pendidikan minimal sarjana (S-1) atau sederajat, serta berusia paling tinggi 56 tahun.

"Pendaftar sedang tidak sedang menjalani dan tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat,"ungkapnya.

Sih Wahyudi mengatakan Pengumuman hasil seleksi akhir dijadwalkan berlangsung pada 7 Desember. Sedangkan penyampaian hasil seleksi kepada bupati dilakukan sehari setelahnya, yakni pada 8 Desember 2017 mendatang.