"Aksi Kelompok Bersenjata di Area Freeport Bukan Perjuangan, Tapi Kriminal"

JAYAPURA, KOMPAS.com – Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengungkapkan, aksi teror yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata di area Freeport, Kabupaten Mimika, Papua, bukan sebuah perjuangan kemerdekaan, melainkan aksi kriminal.

“Saya imbau kepada mereka yang ada di seberang atau KKB untuk berhenti. Perbuatan mereka sangat tidak bermoral. Harus berhenti. Ingat jangan sampai rakyat menjadi korban,” ungkapnya kepada wartawan, Jumat (10/11/2017).

Yunus mengaku telah melihat video yang sedang viral di media sosial hari ini. Dalam video itu, Kelompok KKB melakukan penyiksaan kepada masyarakat. Itu adalah tindakan kriminal.

“Kalau ada orang yang katakan perbuatan mereka seperti yang di video itu adalah perjuangan, maka saya katakan bahwa itu bukan perjuangan. Itu kriminal. Kenapa rakyat menjadi korban, kenapa rakyat harus disiksa seperti begitu,” tegasnya.

(Baca juga : Hilang Dua Hari, Seorang Warga Papua Diduga Diculik Kelompok Bersenjata )

Yunus mengungkapkan, KKB harusnya memberikan ruang bebas kepada rakyat Papua dan melindungi mereka. “Ya, kalau mereka mengatasnamakan rakyat, harusnya mereka melindungi rakyat, bukan menyiksa rakyat,” pungkasnya.

Kalau kelompok KKB ini memiliki persoalan dengan aparat TNI dan Polri, seharusnya Kelompok KKB dan aparat TNI dan Polri mencari tempat yang layak untuk melakukan gencatan senjata, jangan di tengah-tengah pemukiman masyarakat.

“Silahkan cari tempat yang bebas. Tapi jangan di daerah-daerah yang jadi tempat rakyat,” ucapnya.

Politisi Partai Demokrat itu meminta aparat penegak hukum melakukan cara-cara presuasif dalam mengejar kelompok bersenjata di sana, mengingat kelompok ini bertameng di pemukiman masyarakat.

“Kelompok ini meminta perlindungan atau lari kepada rakyat. Membaur ke rakyat, sehingga menjadi kesulitan bagi aparat kita untuk melakukan hal-hal terutama hal persuasif agar tidak terjadi gejolak yang tidak diinginkan semua orang,” tukasnya.

(Baca juga : Sandera 1.300 Warga, Kelompok Bersenjata di Papua Incar Keuntungan Ekonomi )

Yunus mengingatkan, agar tidak terjadi pelanggaran HAM saat dilakukan operasi pengejaran terhadap kelompok ini. Sebab, di sana terdapat masyarakat sipil yang tidak tahu menahu persoalan yang dilakukan KKB.

“Kami minta kepada seluruh TNI dan Polri tetap mengutamakan melindungi rakyat. Rakyat tidak boleh sampai menjadi korban. Hindari penyisiran, apalagi di kampung-kampung itu tidak boleh,” ujarnya.

DPR Papua, lanjut Yunus, akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar dilakukan pendekatan melalui gereja dan tokoh-tokoh yang ada di sana.

“Tidak bisa kita masuk dengan gaya kita, tentunya harus ada pihak-pihak yang bisa membantu kita, agar negoisiasi bisa dilakukan,” pungkasnya.