Kelompok Bersenjata di Papua Intimidasi dan Rampas Harta Warga

TIMIKA, KOMPAS.com — Kelompok kriminal bersenjata (KKB) di area tambang Freeport kini mengklaim Kampung Kimbely dan Kampung Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, sebagai markas operasi mereka.

Hal itu diungkapkan Kepala Penerangan Kodam XVII/Cendrawasih Kolonel Inf M Aidi, Kamis (9/11/2017), ketika ditemui di ruang kerjanya.

“Kini KKB mengklaim kedua kampung itu menjadi daerah operasi mereka. Jumlah mereka belum bisa diketahui karena sebagian dari mereka berasal dari sana dan mereka juga kerap berbaur dengan masyarakat setempat untuk mengelabui petugas,” ungkap Aidi.

Aidi menegaskan, pihaknya tak menyatakan 1.300 warga di dua kampung itu disandera. Namun, mereka mendapat ultimatum dari kelompok itu, tidak boleh keluar dari kampung sampai batas waktu yang belum ditentukan.

(Baca juga: Kelompok Bersenjata di Papua Tahan 1.300 Warga)

“Informasi ada penyanderaan dan pembakaran juga tak benar. Tapi, kalau intimidasi dan perampasan harta benda milik masyarakat ada,” ujarnya.

Aidi membeberkan, di kampung itu terdapat anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI yang kerap memberikan laporan situasi di sana.

“Informasi terakhir, seluruh warga dalam kondisi yang baik. Aktivitas masyarakat tetap berjalan biasa. Hanya saja, mereka tak boleh keluar dari kampung itu. Keberadaan orang asing di sana belum kita dapatkan,” tuturnya.

Saat ini, sambung Aidi, TNI dan Polri dalam operasi terpadunya masih melakukan tindakan proses hukum yang bersifat persuasif dan preventif. Artinya, melakukan pola pendekatan dan imbauan agar mereka menghentikan aksi yang merugikan masyarakat umum.

“Seluruh pasukan dalam operasi itu jumlahnya 200 orang. Dalam operasi itu, mereka terbagi dalam kegiatan teritorial, pendekatan, dan negosiasi. Kalau ada perlawanan, kami akan berupaya melumpuhkannya,” ucapnya.

(Baca juga: Kelompok Bersenjata Diduga Bakar Lima Kios di Tembagapura)

Sebelumnya, Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Boy Rafli Amar membeberkan, 300 masyarakat non-Papua di Kampung Kimbely dan 1.000 orang masyarakat lokasi di Kampung Banti ditahan atau dilarang bepergian keluar kampung tersebut.

“Diperkirakan jumlahnya mencapai 1.300 orang yang dilarang keluar dari daerah itu. Semua barang-barang mereka juga dirampas oleh kelompok ini. Kurang lebih seperti itu, hanya detail informasi yang terjadi di sana masih terus di dalami,” tuturnya.