Pemilu Serentak, KPU Ingatkan Jangan Nyoblos Pakai Prinsip "NPWP"

SALATIGA, KOMPAS.com - Guna meningkatkan angka partisipasi pada Pemilukada Jawa Tengah 2018 maupun Pemilu Serentak 2019, jajaran penyelenggara pemilu mulai melakukan sosialisasi ke berbagai elemen masyarakat.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga, Senin (9/10/2017) siang, dengan menyasar para pelajar di SMK Pelita Salatiga.

Saat memberikan arahan kepada para pemilih pemula ini, Ketua Komisioner KPU Kota Salatiga, Putnawati sempat meminta para siswa agar saat mencoblos dalam Pemilukada 2018 dan Pemilu Serentak 2019 jangan menggunakan prinsip NPWP.

NPWP yang dimaksud ini bukanlah akronim dari Nomor Pokok Wajib Pajak, seperti yang selama ini dikenal. Melainkan "Nomer Piro Wani Piro" artinya, Nomor Berapa Berani (bayar) berapa. "Dalam menentukan pilihan jangan lupa kenali para calon dan apa visi misinya. Ini sama dengan pemilihan ketua OSIS," kata Putnawati.

Baca juga: Indonesia Siap Selenggarakan Pemilu Serentak 2019 Tanpa Konflik

"Bukankah adik-adik juga memilih yang kenal dan yang visi paling baik? Dan jangan sampai adik-adik berprinsip Nomer Piro Wani Piro, karena akan rugi selama lima tahun, jika yang dipilih tidak amah," sambungnya.

Di hadapan sekitar 80 siswa, Putnawati mengawali materinya dengan mengajak anak-anak bernyanyi "Dari Sabang Sampai Merauke". Dia mengatakan, bahwa syarat boleh memilih atau mencoblos dalam pemilu adalah sudah berusia 17 tahun atau yang sudah menikah.

Dia mengajak para siswa agar menjadi pemilih yang aktif. Artinya mencermati semua tahapan Pemilu, termasuk jika namanya tidak masuk dalam daftar pemilih sementara (DPS) agar segera menghubungi Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat.

"Jika nanti belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara maka segera mendaftarkan diri, meskipun bisa saja mencoblos dengan menunjukkan bukti KPT-el," katanya.

Sementara itu nara sumber lainnya, Bripda Cendikia Paramadina dari Polres Salatiga menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab polisi sebagai salah satu elemen pengaman Pemilu. Sebab dalam setiap pesta demokrasi selalu ada potensi terjadinya gangguan kamtibmas. Mulai dari permasalahan daftar pemilih tetap (DPT), kampanye hitam, berita hoaks di media sosial, dan gesekan antar massa pendukung.

"Dalam hal ini Polres Salatiga berkomitmen menjaga kondusifitas kota. Polres tidak ingin setiap kegiatan pemilihan umum, ternoda dengan kejadian-kejadian yang menimbulkan citra daerah menjadi buruk," ungkap Cendikia.

Singgih Pujianto selaku guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SMA Pelita Salatiga menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dalam rangka mendukung materi kepemiluan dalam mata pelajaran kelas 18. Pihaknya sengaja mendatangkan nara sumber dari KPU dan Kepolisian agar para siswa mengetahui gambaran mengenaai pemilu dengan lebih jelas.

"Dalam kurikulum 2013 dimungkinkan mendatangkan guru atau pengajar dari luar sekolah. Harapannya tentu agar para siswa mempunyai gambaran yang riil tentang arti pentinf pemilu dan bagaimana pemilu yang berkualitas.