Kepala Dinas Bantah Ada Pasien Meninggal Saat Para Dokter Mogok Kerja

MAMUJU, KOMPAS.com - Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat dr Achmad Azis membantah bahwa seorang pasien meninggal, Jumat (6/10/2017), karena tidak ditangani saat para dokter spesialis dan dokter umum Rumah Sakit Regional Sulawesi Barat di Mamuju mogok.

Menurut Aziz, setelah mengecek langsung dan memeriksa seluruh dokumen pasien di rumah sakit, dia tidak menemukan ada pasien yang meninggal di rumah sakit tersebut saat para dokter menggelar mogok massal. 

“Saya sudah cek langsung ke rumah sakit tadi malam dan saya tidak menemukan ada daftar pasien yang meninggal dunia saat aksi demo, kecuali kalau pasiennya meninggal dunia sebelum aksi demo para dokter,” tutur Azis ketika dihubungi, Sabtu (7/10/2017).

(Baca juga: Dokter RS Sulbar Mogok Kerja, Pasien Meninggal karena Tak Tertangani)

Sebelumnya diberitakan, pasien Saptimin alias Amming yang dirawat di RS Regional Sulbar meninggal dunia saat para dokter rumah sakit sedang menggelar aksi mogok kerja. Dia diduga meninggal karena tidak mendapat pelayanan dokter rumah sakit.

Menurut Andriani, salah satu keluarga pasien, korban sudah tiga hari menunggu kedatangan dokter spesialis yang menangani penyakit pasien, namun hingga meninggal, tak satu pun dokter yang datang.

“Bayangkan Pak, sudah tiga hari masuk rumah sakit belum ditangani dokter. Kami sudah merengek-rengek minta bantuan tapi hanya dijanji-janji saja sampai pasien meninggal dunia,” tutur Adriani, keluarga pasien.

Keluarga pasien menyayangkan sikap para dokter yang mangkir dari tugas sejak beberapa hari sebelum menggelar puncak aksi mogok kerja, Jumat.

“Beberapa hari sebelum puncak aksi mogok kerja di rumah sakit, memang sudah terlihat konflik internal dan menyebakan pelayanan rumah sakit tidak berjalan,” ungkap keluarga korban lainnya.

Azis mengatakan, pihaknya telah meminta semua petugas kesehatan, termasuk para dokter agar kembali menjalankan tugas seperti biasa dan tidak menghentikan pelayanan.

Menurut dia, masalah tuntutan pengadaan obat dan kebutuhan rumah sakit lainnya adalah masalah lain yang tidak berkaitan dengan pelayanan.

Soal tuntutan pengadaan obat dan fasilitas pendukung rumah sakit lainnya, lanjut Azis, sudah ditangani. Sesuai pembicaraan dengan semua pihak, rumah sakit diperbolehkan melakukan pengadaan obat dan sarana lain di rumah sakit tanpa proses tender yang memakan waktu lama jika kondisinya sudah sangat mendesak.

Sementara itu, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengaku sudah berbicara langsung kepada perwakilan dokter agar kembali menjalankan fungsi pelayanan di semua unit rumah sakit. Dia juga memerintahkan Sekda dan Kepala Dinas Kesehatan Sulbar untuk turun tangan.

“Kami sudah menyampaikan agar (para dokter) tetap melaksanakan pelayanan secara baik dan masalah ketersedian obat juga segera dapat ditangani,” tutur Ali.