Ancaman Eks Pejuang Timtim Jika Tuntutan Tak Diperhatikan Pemerintah

KUPANG, KOMPAS.com - Seusai menggelar unjuk rasa di halaman kantor gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), ribuan eks pejuang Timor Timur (Timtim) mengancam akan menggelar aksi serupa jika tuntutannya tidak dipenuhi pemerintah pusat.

"Jika aspirasi para pejuang Timtim bersama keluarganya, termasuk para janda dan yatim piatu yang ditinggalkan suami atau orangtua yang gugur dalam perjuangan Timtim tidak didengar pemerintah pusat, maka kami akan kembali turun ke jalan dalam jumlah massa yang lebih besar," ujar eks pejuang Timtim Eurico Guterres, Selasa (26/9/2017).

Menurut Eurico, ada sejumlah tuntutan para eks pejuang Timtim. Pertama, kepastian politik dari pemerintah Indonesia terkait dengan status kewarganegaraan.

Dua, kepastian hukum 403 orang. Nama mereka masuk dalam daftar serious crime terkait dengan pelanggaran HAM berat saat jajak pendapat Timtim 1999 silam.

(Baca juga: Guterres Minta Presiden Beri Perhatian kepada Eks-Pejuang Timtim)

"Tuntutan kita yakni adanya pemberian kompensasi kepada 13.000 pejuang integrasi Timtim termasuk para janda dan yatim piatu yang tetap setia kepada NKRI," ujar Eurico yang juga mantan wakil panglima pejuang integrasi Timtim untuk Indonesia.

Tuntutan selanjutnya, kata Eurico, pemberian piagam penghargaan kepada 13.000 pejuang integrasi Timtim. Pemberian penghargaan juga ditujukan kepada anggota TNI, Polri, dan PNS eks Provinsi Timtim.

Pemerintah juga diminta memberikan kemudahan dan kesempatan pada putra-putri pejuang integrasi Timtim untuk menjadi anggota TNI, Polri, dan PNS.

"Kami minta kepada pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan aset-aset WNI yang tertinggal di seluruh wilayah Timor Leste. Kami minta kepada pemerintah Indonesia untuk memindahkan jasad para pahlawan Indonesia yang gugur di Timtim ke wilayah hukum Indonesia," tuturnya.