Perusahaan di Jabar Wajib Sediakan Ruang Laktasi dan Penitipan Anak

BANDUNG, KOMPAS.com - Istri Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sekaligus ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat, Netty Prasetiyani Heryawan mengatakan, perusahaan-perusahaan di Jawa Barat diwajibkan menyediakan ruang laktasi serta tempat penitipan anak.

Hal itu untuk mendukung pemberian ASI eksklusif bagi setiap anak di Jawa Barat.

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Pak Gubernur dengan jajarannya tidak bosan-bosan mengingatkan kepada seluruh perusahaan di Jawa Barat agar memberikan lingkungan bekerja yang ramah dan layak buat perempuan. Salah satunya adalah menyediakan ruang laktasi dan tempat penitipan anak," kata Netty dalam seminar bertajuk "Bekerja Bersama untuk Keberlangsungan Pemberian ASI" di main atrium Festival Citylink, Jalan Peta, Kota Bandung, Minggu (3/9/2017).

Lebih lanjut Netty menambahkan, kewajiban menyediakan ruang laktasi dan tempat penitipan anak di perusahaan sudah sesuai aturan perundang-undangan tenaga kerja dan kesehatan.

"Dalam rangka membangun situasi kerja yang harmonis antara perusahaan dengan pekerja yang harus diberikan adalah hak pekerja. Salah satunya yang sudah dilindungi Undang-undang Kesehatan maupun ketenagakerjaan bahwa setiap dunia usaha harus menyukseskan pemberian ASI," ujarnya. 

Baca juga: Netty Heryawan: Tak Perlu Takut dengan Vaksinasi Campak-Rubella

Netty menjelaskan, lantaran sudah diatur dalam undang-undang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan penghargaan dan hukuman kepada perusahaan terkait fasilitas laktasi serta penitipan anak.

Bahkan, hukumannya bisa pidana bagi perusahaan yang tak menyediakan fasilitas laktasi dan penitipan anak.

"Ketika melarang pekerja perempuan untuk menyusui di perusahaan, terkena ancaman pemberatan tiga kali pidana yang bisa diberikan kepada individu," ungkapnya. 

Untuk mengawasi agar aturan itu dilaksanakan, lanjut Netty, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat telah menyiagakan staf khusus.

"Disnaker hadir menempatkan stafnya sebagai pengawas ketenagakerjaan di perusahan-perusahan. Ini yang menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah lewat Disnaker. Seberapa besar kewajiban perusahaan dipenuhi untuk kebutuhan perempuan seperti ruang laktasi, penitipan anak, antar jemput ketika perempuan mendapat shift malam, semua harus dilakukn perusahaan," imbuhnya.

Baca juga: Istri Aher: Apa yang Harus Ditakutkan dari Seorang Netty Prasetyani?