Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waketum Demokrat: Harusnya Istana Undang SBY dan Prabowo untuk Bertemu

Kompas.com - 30/07/2017, 20:26 WIB
Andi Hartik

Penulis

Kompas TV Dukungan PAN pada Pemerintah Dipertanyakan

MALANG, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, pertemuan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Prabowo Subianto di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Kamis (27/7/2017) lalu semestinya tidak menjadi polemik, terutama bagi pemerintah.

Ia mengatakan, SBY yang menjadi ketua umum Partai Demokrat dan Prabowo sebagai ketua umum Partai Gerindra harusnya diundang ke Istana Negara setelah adanya pertemuan tersebut.

"Kalau menurut saya seharusnya pemerintah mengundang kedua tokoh ini untuk berkumpul di Istana. Jangan kemudian jadi polemik," katanya saat ditemui di sela Jalan Sehat Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Kota Malang, Minggu (30/7/2017).

Baca juga: Nurhayati: Logis Pertemuan SBY-Prabowo Dihubungkan dengan 2019

Sebab, menurutnya, pertemuan SBY-Prabowo yang merupakan dua tokoh politik itu untuk membahas persoalan bangsa. Terutama soal permasalahan pada keutuhan bangsa setelah Pilkada DKI Jakarta.

"Pertemuan Pak SBY dan Pak Prabowo ini untuk bersama-sama memecahkan permasalah bangsa. Karena kedua tokoh ini kepentingannya untuk bangsa. Untuk menjaga keutuhan NKRI. Kan sekarang dirasakan suasana dan wacana sejak Pilkada DKI Jakarta," jelasnya.

Apalagi, Nurhayati melanjutkan, Presiden Joko Widodo sudah pernah bertemu dengan SBY dan juga sudah pernah bertemu dengan Prabowo. Hal itu akan mempermudah untuk mengajak kedua tokoh itu untuk bertemu.

Baca juga: SBY Dianggap Mustahil Gandeng Prabowo dalam Koalisi untuk Pilpres

Sementara itu, SBY, menurutnya, selalu menitip pesan kepadanya agar membantu pemerintah. Yakni dengan menjalin kerja sama dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas politik.

"Pak SBY itu selalu menekankan kepada saya, menitipkan kepada saya untuk membantu pemerintah. Tunjukkan bahwa DPR kerja sama bagus dengan pemerintah dalam arti kata menjaga stabilitas politik," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com