Buat Diskresi soal Pabrik Semen, Ganjar Lapor Presiden Jokowi

SEMARANG, KOMPAS.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan melaporkan kepada Presiden Joko Widodo soal kewenangannya menggunakan diskresi atau membuat keputusan tersendiri terkait kelanjutan operasional pabrik Semen Indonesia di Kabupaten Rembang. Laporan ke presiden dilakukan sebelum dan sesudah melakukan diskresi.

“Sebelum dikeluarkan (diskresi), saya sampaikan ke presiden. Usai dkeluarkan, sampaikan lagi. Nanti kalau diskresi, disampaikan ke Presiden,” ujar Ganjar ketika diminta perkembangan pabrik Semen Rembang.

Gubernur sendiri dinilai telah membuat diskresi dengan perintah kepada PT Semen Indonesia untuk melakukan perbaikan adendum dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal).

Gubernur juga minta kepada tim penilai Amdal untuk melihat proses adendum amdal yang berjalan. Setelah proses perbaikan itu berjalan, lalu digelar sidang komisi Amdal dengan hasil dokumen Amdal PT Semen Indonesia layak direkomendasikan.

Baca juga: Gubernur Jateng Lakukan Diskresi Demi Kelanjutan Pabrik Semen Rembang

Hasil sidang komisi Amdal lalu diberikan ke meja gubernur.

Ganjar mengaku diberi waktu hingga 24 Februari untuk memutuskan soal kelanjutan pabrik Semen Indonesia di Kabupaten Rembang. Jatah waktu itu sesuai ketentuan dalam sidang komisi Amdal.

“Kalau layak dari sisi Amdal, saya diberi waktu sampai tanggal 24 (Februari). Memang, kalau dari PP, dari perbaikan tidak perlu diinformasikan, tapi saya minta (informasikan). Saya menyayangkan kalau Walhi tidak datang, kontrak walk out, harusnya bisa beradu paparan secara objektif,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

“Sudah, sidang penilai sudah, sekarang ada di tangan saya. Kemarin baru disuruh paparan. Sekarang ada tim kecil merapikan semua, saya tinggal merapikan saja, siapa tahu lowong-lowong,” tambahnya.

Izin lingkungan pertambangan untuk PT Semen Indonesia di Rembang sebelumnya telah dicabut. Salah satunya untuk menindaklanjuti perintah dalam putusan Mahkamah Agung.

Namun demikian, Ganjar mengambil langkah tersendiri dengan minta agar ada perbaikan Amdal dan meminta agar komisi Amdal mengawasi proses perbaikan.

Dalam proses perbaikan ini, seluruh operasi pembangunan pabrik semen diminta untuk dihentikan.