Tanggap Darurat Banjir Bima Diperpanjang

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim penanganan banjir Bima dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperpanjang tanggap darurat selama 14 hari.

Kepala Pusat data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, perpanjangan tanggap darurat akan diberlakukan pada 6-19 Januari 2017.

"Dua pekan pascabanjir besar yang merendam Kota Bima pada 21 dan 23 Desember ternyata belum sepenuhnya pulih," kata Sutopo lewat keterangan tertulis, Kamis (5/1/2017).

Dia mengatakan, masih ada sejumlah persoalan pascabanjir yang belum bisa dituntaskan, seperti pendidikan, sampah, kesehatan, pengungsi dan lainnya yang harus diselesaikan.

"Berdasarkan rapat koordinasi tim penanganan banjir Kota Bima pada Rabu (4/1/2017) diputuskan masa tanggap darurat diperpanjang," ujar Sutopo.

Keputusan itu, kata Sutopo, diambil dengan berbagai pertimbangan antara lain untuk mempermudah kegiatan pembersihan serta masih terdapatnya permasalahan penanganan pengungsi.

Perpanjangan masa tanggap darurat juga akan memberikan kemudahan akses bagi tim penanganan banjir untuk memperoleh dukungan bagi penuntasan target masing-masing klaster.

"Klaster pendidikan masih ada sekolah yang membutuhkan penanganan khusus. Fasilitas pendidikan masih banyak yang rusak. Para pelajar yang terdampak sebagian masih mengalami trauma dan belum memiliki perlengkapan sekolah/belajar," kata dia.

Untuk klaster kebersihan, kata dia, masalah sampah masih belum dapat dituntaskan.

Kondisi drainase yang dangkal dan tertutup sampah sehingga setiap hujan lebat langsung terjadi genangan.

(Baca: Korban Banjir Bima Terpaksa Hidup di Tengah Lumpur dan Sampah)

Masih ada kendala daya tampung tempat pembuangan sampah mengingat besarnya volume sampah yang dihasilkan akibat banjir bandang.

Lebih lanjut Sutopo mengatakan, untuk klaster kesehatan akan terus melayani masyarakat yang terdampak. Kaporisasi atau penjernihan air telah dilakukan di 3.270 rumah dari 15.900 rumah terdampak.

Menurut Sutopo, masih ada 900 jiwa pengungsi di sembilan titik pengungsian.

Namun, jumlah pengungsi fluktuatif. Itu karena ada sejumlah warga yang kembali ke posko pengungsian setiap kali hujan deras. Mereka, kata Sutopo, masih trauma.

"Kementerian PU Pera dan Dinas PU telah selesai membangun jembatan darurat Kodo sehingga dapat digunakan untuk lalu lintas. Kondisi sungai-sungai dangkal pascabanjir dan mudah meluap kembali jika hujan deras. Perlu ada penanganan normalisasi sungai," kata dia.

BNPB mencatat kerusakan rumah meliputi 229 unit rumah hanyut, 716 unit rusak berat, 739 unit rusak sedang dan 17.706 unit terrendam. Kerusakan fasilitas kesehatan meliputi 63 rusak terdiri dari puskesmas 4 unit rusak berat, puskesmas pembantu 29 unit rusak berat, polindes 29 unit rusak berat dan Labkesda 1 unit rusak berat.

(Baca: Banjir Bima, 1.173 Personel TNI Diterjunkan Bersihkan Sekolah)

Begitu pula kerusakan fasilitas pendidikan terdiri dari 27 rusak terdiri dari SD 18 unit rusak berat, SMP 5 unit rusak sedang dan SMA/SMK 4 unit rusak sedang. Sedangkan kerusakan infrastruktur meliputi jembatan 9 rusak, jalan dalam kota 40 kilometer rusak, 5 PDAM rusak berat dan 1 DAM rusak sedang.