23.000 Hektar Kawasan Kumuh di Indonesia Akan Ditata

YOGYAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berencana menata kawasan kumuh seluas sekitar 23.000 hektar di 269 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Penataan dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat secara aktif agar proses penataan bisa lebih mudah dilakukan dan warga merasa bertanggung jawab menjaga hasil penataan.

"Target kami ada sekitar 23.000 hektar kawasan kumuh yang akan ditata sampai tahun 2019," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sri Hartoyo saat meninjau pelaksanaan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat di Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Selasa (15/11).

Peninjauan itu juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko P Sandjojo.

Hartoyo menjelaskan, pemerintah pusat menyiapkan anggaran Rp 10 triliun untuk melakukan penataan kawasan kumuh. Namun, pemerintah pusat berharap pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota juga menyediakan anggaran tambahan untuk mendukung penataan tersebut.

Hartoyo menyatakan, penataan kawasan kumuh akan dilakukan melalui program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). Dalam program IBM, pembangunan infrastruktur dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga perawatan terhadap infrastruktur yang sudah jadi.

Basuki Hadimuljono mengatakan, penataan kawasan kumuh dengan program IBM memiliki sejumlah kelebihan. Selain menyerap tenaga kerja lokal, juga akan menumbuhkan masyarakat rasa memiliki terhadap hasil penataan yang dilakukan.

Salah satu contoh keberhasilan penataan kawasan kumuh adalah wilayah pinggir Sungai Buntung di Kelurahan Karangwaru. Menurut Subandono (43), pimpinan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Tridaya Waru Mandiri di Karangwaru, penataan wilayah pinggir sungai Buntung dilakukan dengan melibatkan warga secara aktif.

Menurut Subandono, sebelum penataan dilakukan, sebanyak 125 rumah di samping Sungai Buntung dibangun sangat mepet dengan sungai. Waktu itu, di antara sungai dan rumah-rumah tidak ada jalan sama sekali. Sungai digunakan sebagai tempat untuk membuang sampah.

Maksimalkan perbaikan

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, memaksimalkan perbaikan infrastruktur di wilayah pariwisata. Wilayah Kuta dan sekitarnya menjadi prioritas perbaikan karena Kuta masih merupakan jantung pariwisata Badung dan Bali.

Proyek utama yang dirancang enam bulan ke depan di antaranya pemasangan 100 kamera pemantau (CCTV), memperluas jaringan internet, serta kabel listrik, telepon, dan pipa air yang ditanam bertahap sepanjang 40 kilometer.

Selain itu, pemerintah setempat bakal memperbarui lampu penerangan jalan hemat energi sebanyak 19.000 unit dengan anggaran Rp 423 miliar dan reaksi cepat perbaikan jalan rusak dengan dana Rp 115 miliar.

"Jika jantung pariwisata tak berdenyut lagi, perekonomian masyarakat bisa lumpuh. Kuta merupakan jantungnya. Pemerintah yang baru berusia bulanan ini berkomitmen memperbaiki infrastruktur sebagai penunjang kelancaran pariwisata," kata Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, di Badung, Selasa (15/11). (HRS/AYS)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 16 November 2016, di halaman 22 dengan judul "Kawasan Kumuh Ditata".