Ini Gagasan Pemprov Jabar untuk Tangani Banjir Bandung Raya

BANDUNG, KOMPAS.com – Untuk menangani banjir di beberapa titik di Bandung Raya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat merancang Rencana Aksi Multipihak Implementasi Pekerjaan (RAM IP).

RAM IP merupakan gerakan lintas sektoral yang terintegarasi dalam merancang rencana jangka pendek, menengah dan jangka panjang untuk menanggulangi bencana banjir di kawasan Bandung Raya.

"Ini kita akan bentuk RAM IP dengan skala prioritas, di jangka pendek ini apa yang bisa dikerjakan oleh baik pemerintah pusat, BBWS, dan Cipta Karya, kemudian provinsi, dan kabupaten/kota, soal beberapa lokasi banjir yang sekarang ini terus menerus terjadi," ujar Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dalam rilisnya, Selasa (1/11/2016).

Baca juga: Banjir di Kabupaten Bandung, 2.128 Jiwa Mengungsi

Deddy menjelaskan, penyelesaian banjir di Bandung Raya perlu ditangani menyeluruh dengan melibatkan multipihak. Fokusnya, titik-titik lokasi yang perlu diatasi lebih cepat dan waktu pengerjaan sarana penanggulangan banjir yang jelas, sehingga penganggarannya tepat.

"Tanggal 10 November kita harapkan RAM-IP ini antara pusat, provinsi, dan daerah ini sudah jadi. Sebelum tanggal 14 November diketok anggaran," bebernya.

Deddy berharap, dengan adanya RAM IP, penanganan banjir bisa dilakukan secara terintegrasi dan menyeluruh.

"Selama ini permasalahan di kita ini komunikasi, enggak ada koordinasi," bebernya.

Dia mencontohkan, pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Cipta Karya akan melakukan pengerjaan struktur.

"Yang non-struktural dari provinsi dan pemkot. Bisa saja masuk di struktural, asal di luar kewenangan BBWS dan Cipta Karya," terangnya.

Kepala Bappeda Kabupaten Bandung Ernawan mengatakan, terlalu banyak studi yang dilakukan untuk mengatasi banjir. Ia menilai, banyaknya studi kurang efektif.

“Perlu satu dokumen yang sama-sama jadi pedoman, biar efektif," tuturnya.

Pihaknya mengaku sudah memiliki rencana tata ruang dan wilayah yang diyakini sesuai untuk mengatasi persoalan tersebut. Namun, Pemkab Bandung memiliki keterbatasan kewenangan dan dana dalam mengatasi banjir ini.

"Tinggal pusat dan provinsi mengisi dengan anggaran. Sekali pun ada dana, kalau tak ada di RTRW, itu enggak bisa," tutupnya.